Wapres: Akan Ada Badan Otorita Integrasikan Sistem Transportasi Jabodetabek

Ina Parliament. Jakarta,

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin rapat Integrasi Sistem Transportasi antarmoda se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1) pagi.

Sebelum memimpin rapat tersebut,  dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wapres Jusuf Kalla melakukan peninjauan titik kemacetan lalulintas se-Jadobetabek dari udara.

Menurut Wapres, dalam rapat yang membicarakan penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek itu, bukan hanya transportasinya yang harus diselesaikan, tapi rencana kota  seperti pemukiman, dimana daerah yang arus dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota-kota lain supaya terkonsentrasilah. “Jadi karena begitu banyak moda transportasi ada Kereta Api, ada komuter, ada LRT, ada MRT ada Bus, ada Busway bagaimana mensinkronkan itu dalam satu operasional,” kata Wapres.

Namun Wapres mengingatkan, saat ini MRT masih dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses, tapi harus segera diselesaikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nya dulu masing masing daerah, sehingga ada sinkronnya, bisa satu jadinya. “Nanti, ada otorita, nanti masing masing gubernur ada di situ, otorita untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah ada otoritanya juga, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya,” jelas Wapres.

Untuk mengintegrasikan sistem transportasi Jabodetabek itu, menurut Wapres, anggaran keseluruhannya mencapai Rp600 triliun, yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Dana tersebut, sambung Wapres, untuk masa investasi selama 10 tahun.(Ling)