Potensi Obyek Wisata Likupang Sangat Menjanjikan

Ina Parliament Jakarta : Obyek wisata Likupang merupakan sebuah kawasan wisata di Provinsi Sulawesi Utara yang banyak menawarkan potensi wisata bahari.  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang ditetapkan oleh  Presiden Joko Widodo sebagai Destinasi Super Prioritas selain Danau Toba, Labuhan Bajo, Mandalika, dan Candi Borobudur.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulut mengatakan, panorama alam Likupang sangat potensial dan memiliki nilai jual yang tinggi sebagai destinasi wisata. Menurutnya, panorama pantai dan alam bawah lautnya sangat menjanjikan untuk bisa dinikmati para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Ketika berbicara soal destinasi super prioritas, maka kita ingin tahu lebih jelas, apa yang dimaksud dengan super prioritas tersebut. Saat kami sudah meninjau langsung di lapangan, memang potensi itu ada. Namun konsep yang ditampilkan lebih banyak kepada milik swasta. Ada sekitar 400 hektar lebih yang akan dibangun oleh swasta," ucap Dede usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Daerah dan mitra kerja terkait, di Pantai Pulisan, Likupang Timur, Sulut, Jumat (22/11/2019).

Saat Tim Kunspek Komisi X DPR RI menuju lokasi, terlihat adanya pengerjaan pengembangan infrastruktur jalan menuju KEK Likupang. Penataan itu menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur pekerjaan umum pada destinasi wisata prioritas. “Memang potensinya ada, tetapi kami juga akan melihat bagaimana infrastruktur pendukung lainnya untuk menuju ke lokasi. Dan ternyata Pemerintah telah menyiapkan anggaran kurang lebih sekitar Rp 600 miliar untuk memperbaiki infrastruktur jalan menuju ke lokasi tersebut," ujarnya.

Selain sisi infrastruktur, sambung Dede, ada hal lain yang perlu diperhatikan, seperti masalah sosial dan karakter masyarakat setempat. "Di sepanjang jalan itu tidak terlihat ada pembangunan yang signifikan. Jalannya masih alami, kanan kirinya masih terlihat ladang dan hutan. Memang butuh effort yang besar ketika Pemerintah sudah mencanangkan ini sebagai destinasi wisata super prioritas," tandas legislator Fraksi Partai Demokrat itu.

Dede menyampaikan, Pemerintah harus mampu menggaet lebih banyak lagi pihak swasta untuk mendukung program super prioritas tersebut. Oleh karenanya tentu harus ada tawaran-tawaran yang menarik dari Pemerintah kepada pihak swasta agar mereka mau berinvestasi. "Ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah. Kita akan mendorong sebisa mungkin untuk terwujudnya ide dan gagasan ini, supaya tidak hanya sebatas perencanaan masterplan saja. Komisi X akan membahasnya lagi dengan Menteri Pariwisata," tegasnya.

Saat ini, wisatawan mancanegara dari China masih mendominasi kunjungan wisata ke Sulut, yang notabene spending wisatanya rata-rata dengan budget murah. “Sementara yang diperlukan yang budget tinggi atau yang spending-nya 3 sampai 4 kali lipat lebih banyak dan lebih lama daripada turis-turis China. Harus ada marketing plan, promotion, sekolah kepariwisataan untuk pendidikan SDM, dan upaya mengelola kebudayaan agar lebih menarik,” saran legislator dapil Jawa Barat II itu.

Di sisi lain, pemerintah daerah menyampaikan bahwa selain infrastruktur jalan, juga akan ditata permukiman warga agar bisa dimanfaatkan sebagai pondok penginapan. Penataan permukiman tersebut juga untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan sosial di kawasan pariwisata. Pada akhirnya,  orientasi pembangunan tidak melulu menyasar untuk kebutuhan pengunjung, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat disekitarnya demi menjaga kearifan lokal. (Humas)