Legislator Apresiasi Sikap Pemerintah Berani Gelar PON XX di Daerah Rawan

Ina Parliament Jakarta : Pimpinan DPR RI dan empat Komisi DPR RI bersama Pemerintah menggelar rapat gabungan dengan Pemerintah guna membahas persiapan pelaksanaan acara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Papernas) XVI) yang akan digelar di Papua. Adapun empat Komisi DPR yang ikut dalam Rapat Gabungan tersebut adalah Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi X DPR RI.

Sementara dari pihak Pemerintah, hadir yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemuda dan Olahraga, Kapolri, Panglima TNI dan juga Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah karena berani memutuskan untuk menggelar perhelatan olahraga skala nasional itu didaerah yang rawan konflik.

“Kita apresiasi langkah pemerintah yang  telah mengambil keputusan yang berani untuk melaksanakan PON XX ditempat yang rawan. Tetapi jika (PON) itu sukses pelaksanaannya maka akan memberikan dampak yang bagus dan luar biasa, baik internal maupun eksternal,” ucap Sodik usai rapat gabungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Secara teknis, sambungnya, persiapannya bisa dikatakan sudah 55 persen. Walaupun menurut Ketua DPR RI persiapannya sudah 85 persen. Dikatakannya, kabar yang menggembirakan berdasarkan paparan yang mengemuka dalam Rapat Gabungan itu adalah tentang persiapan keamanan yang sudah cukup solid.

“Persoalannya ada dua, pertama adalah mengenai anggaran dan yang kedua tentang koordinasi. Anggaran yang dimaksud ialah anggaran keamanan dan koordinasi antar unit-unit terkait. Jika hal ini bisa diselesaikan, saya kira hal-hal teknis bisa diatasi. Contoh hal teknis itu misalnya mengenai pembukaan dan penutupan acara PON oleh Event Organizer (EO) yang juga pernah ditunjuk pada perhelatan Asian Games 2019 lalu,” jelasnya.

Sodik juga menyampaikan, terkait anggaran untuk akomodasi, dari kebutuhan 18 ribu tempat tidur, baru 4.416 yang terpenuhi. “Jika ada uang, saya percaya panitia acara, baik di pusat dan daerah bisa mengatasi persoalan ini. Dan jika ada uang maka masalah keamanan juga bisa diatasi. Kuncinya adalah pada masalah anggaran dan koordinasi,” tutur Sodik.

Sehubungan dengan bidang kerja Komisi II DPR RI, lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, keterkaitannya adalah dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ada beberapa kota /kabupaten di Papua yang akan melaksanakan Pilkada, satu diantaranya didaerah yang sama dengan event PON diselenggarakan.

“Hal itu sedang dipertimbangkan, apakah bisa diundurkan atau tidak. Namun sepertinya sulit untuk diundurkan untuk pelaksanaan Pilkada tersebut. Tetapi kita akan mencarikan solusinya bagaimana. Karena di antara masalah rawan seperti yang disampaikan oleh tim keamanan, salah satunya adalah persoalan Pilkada,” ungkap Sodik.

Ia mengimbau agar masyarakat setempat bisa  ikut dilibatkan dan diberdayakan secara maksimum pada penyelenggaran even tersebut, baik dalam acaranya maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. “Selain itu perlu dilakukan pertemuan-pertemuan intens dengan tokoh-tokoh masyarakat agar mereka juga merasa bahwa acara ini adalah mereka juga, bukan kita hanya bertamu pada mereka. Laksanakan persiapan teknis dengan sebaik-baiknya, termasuk mengenai masalah pengadaan anggaran itu,” kata Sodik.

Meskipun sempat dikabarkan bahwa Kepala Daerah sebagai Ketua Umum  PON XX jarang hadir ketika diundang ke DPR, Sodik berharap semoga hal itu bukanlah sebuah cerminan dari sesuatu yang buruk, melainkan  sebagai bentuk cerminan pendelegasian saja. “Meskipun dikatakan jarang hadir ke DPR, semoga teknis pelaksanaan dilapangannya tetap kuat, karena didukung oleh panitia-panitia dari pusat,” pungkasnya. (Humas)