Ketua Gugus Tugas: Perlu Langkah Tegas terhadap Pelanggar PSBB

Ina Parliament Jakarta : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Covid-19, meminta aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan.

“PSBB yang masih berlaku tetapi masyarakat juga masih belum begitu banyak yang mematuhi, masih ada yang nekat, ramai bagaimana tugas-tugas kita semua untuk bisa menjamin bahwa tidak akan ada gelombang kedua,” ujar Kepala BNPB usai Rapat, Rabu (20/5).

Ia mengungkapkan bahwa hal ini sangat benar dan merasa prihatin saya karena masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Kalau kita dalam 2 minggu terakhir ini sungguh-sungguh/serius, maka apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas, kurva yang 1 itu bisa turun lagi 0 koma sekian, artinya tingkat risikonya semakin kecil,” imbuh Ketua Gugus Tugas.

Namun, Doni sampaikan yang sangat dikhawatirkan adalah apabila masyarakat masih kurang begitu peduli dengan risiko yang akan terjadi.

“Masih ramai, masih sering kumpul-kumpul, masih sering melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa ditahan dulu/bisa dihindari dulu,” terang Ketua Gugus Tugas.

Ini, lanjut Doni, adalah waktu krusial buat semua. Ia jelaskan menjelang Lebaran dan akhir Lebaran yang akan datang, sekali lagi, adalah saat-saat kritis.

“Kalau kita ingin segera memutus mata rantai penularan, kalau kita ingin segera kembali kepada kehidupan yang new normal, maka 2 minggu terakhir ini adalah waktu yang terbaik,” urai Ketua Gugus Tugas.

Menurut Doni, energi, tenaga, biaya, waktu, kelelahan sudah sangat besar.

Data yang disampaikan oleh salah satu kementerian dan lembaga, menurut Doni, dan telah disampaikan kepada Presiden, sebanyak 81% masyarakat itu ingin segera mengakhiri PSBB.

“Tetapi tidak mungkin bisa mencabut PSBB apabila masyarakat masih belum patuh. Sekali lagi, tingkat kepatuhan ini penting sekali,” tandas Ketua Gugus Tugas.

Lebih lanjut, Ketua Gugus Tugas sampaikan bahwa telah melapor kepada Presiden, yakni potensi ancaman berikutnya setelah Lebaran adalah kembalinya sebagian warga Jakarta dari kampung halaman.

Ia menjelaskan bahwa warga yang sebelum diputuskan tidak boleh mudik atau dilarang mudik namun sudah terlanjur kembali ke kampung halaman.

“Kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI, Bapak Anis Baswedan bagaimana langkah-langkah ini harus kita lakukan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Gugus Tugas juga menyampaikan demikian sejumlah kementerian/lembaga dan juga unsur TNI dan Polri agar bisa menjaring sehingga Jakarta tetap dalam kondisi yang aman.

“Karena kita sangat khawatir apabila ada dari daerah-daerah yang sekarang menjadi kawasan episentrum baru, lantas mereka menuju ke Jakarta dan nantinya di antara mereka juga sebagai carrier/pembawa virus,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hal ini tentu akan sangat disayangkan dan seluruh tenaga yang dikeluarkan akan menjadi sia-sia.

Dalam kesempatan itu, Doni sangat berharap Gugus Tugas provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia bisa bekerja sama, unsur Polri dibantu TNI, Satpol PP, betul-betul menegakkan aturan.

“Betul-betul bisa melaksanakan kewajiban untuk mencegah terjadinya penularan,” terangnya.

Kalau 2 minggu terakhir ini sukses, Doni jelaskan bahwa selanjutnya akan bisa memasuki suasana yang baru.

Soal 124 kabupaten/kota yang sejauh ini belum ada kasusnya, Ketua Gugus Tugas sampaikan belum tentu 100% akan aman selama beberapa hari ke depan.

Artinya, lanjut Ketua Gugus Tugas, setiap saat kasus baru bisa saja muncul di kabupaten/kota tersebut.

“Sehingga ketika nanti tawaran untuk dibuka kepada mereka atau diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dalam 11 bidang yang dikecualikan sesuai dengan kategori PSBB,” ungkap Doni.

Untuk itu, Ketua Gugus Tugas sampaikan perlu ada koordinasi dengan para kepala daerah.

“Kita ingin mereka juga siap, kapan mereka siap tentunya kerja sama komunikasi antara pusat dan daerah yang nantinya bisa memutuskan untuk memulai pada bidang-bidang tertentu bisa dibuka kembali,” pungkas Doni. (Humas)