Artikel
-
Para Kepala Staf TNI Siap Dukung Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
Ina Parliament Jakarta : Para Kepala Staf TNI menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat.Prajurit TNI secara lebih giat akan turut mendisiplinkan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan sehingga tetap produktif sekaligus aman dari Covid-19.Hal tersebut terungkap dalam keterangan pers Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) [...]
Selengkapnya -
Azis Syamsuddin Berharap Tak Ada Lagi Tindakan Rasisme
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin merasa prihatin atas terjadinya gelombang demonstrasi besar yang terjadi di Amerika Serikat akibat kematian warga kulit hitam AS, George Floyd. Menurut Azis, segala bentuk tindakan kekerasan tidak akan membawa keuntungan bagi pihak manapun. Untuk itu, Azis berharap agar tidak ada lagi rasisme atau tindakan melawan hukum yang berkemban[...]
Selengkapnya -
Presiden Lantik KSAL dan KSAU Secara Bersamaan di Istana Negara
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik secara bersamaan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (20/5).Usai mengumandangkan Indonesia Raya, Sekretaris Militer (Sesmil), Suharyanto, membacakan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 TNI Tahun 2020 tentang pemberhentian dan p[...]
Selengkapnya -
TNI Diminta Jaga Perbatasan Darat Antisipasi Corona
Ina Parliament Jakarta : Komisi I DPR RI menyoroti pemeriksaan dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19) di pintu masuk wilayah Indonesia, baik darat dan laut. Menurut Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, upaya pencegahan penyebaran Corona disebut masuk dalam operasi militer selain perang (OMSP), sehingga pihaknya meminta TNI dilibatkan untuk menjaga wilayah perbatasan te[...]
Selengkapnya -
Komisi I Setujui Pemerintah Terima Hibah Alutsista AS
Ina Parliament Jakarta : Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan Komisi I DPR RI menyetujui program Foreign Military Financing (FMF) penerimaan hibah alat utama sistem persenjataan (alutsista), dari Pemerintah Amerika Serikat untuk TNI AL. Hibah itu dalam bentuk Scan Eagle Unmanned Aerial Vehicle (UAV) sebanyak 14 unit dan program Bell 412 Helicopter Equipment sebanyak tiga unit. P[...]
Selengkapnya -
Ingin Lindungi 260 Juta Penduduk, Presiden Tegaskan Pemerintah Tidak Berencana Pulangkan ISIS Eks-WNI
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan utamanya terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang ISIS eks warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri. ”Dan oleh sebab itu, kemarin juga yang kedua saya perintahkan agar diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana; nama dan siapa, ber[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi Ingin Bakamla Jadi Embrio ‘Indonesian Coast Guard’
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap ke depan Badan Keamanan Laut (Bakamla) itu menjadi embrio coast guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut kewenangan hanya Bakamla. ”Jadi Bakamla itu kayak Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar semuanya bisa ada harmonisasi. Kemudian, saya juga[...]
Selengkapnya -
Beri Rasa Aman 267 Juta Rakyat, Menko Polhukam: Pemerintah Tidak Berencana Pulangkan Teroris Lintas Batas
Ina Parliament Jakarta : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan bahwa jumlah teroris lintas batas, Foreign Terrorist Fighters (FTF), per hari ini 689 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Suriah, Turki, dan beberapa negara lain. “Keputusan rapat tadi, pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru t[...]
Selengkapnya -
Larang Eks ISIS Pulang ke Indonesia Tak Langgar HAM
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi I DPR RI Hasanuddin menilai bahwa larangan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan eks ISIS tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebaliknya, pemulangan 660 WNI yang diduga menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF) ini berpotensi menjadi ancaman terorisme baru di Indonesia. “Bila Pemerintah mengakomodasi eks ISIS pulang ke Indonesia itu[...]
Selengkapnya