Artikel
-
Kementerian PUPR Wajib Bangun/Rehabilitasi Sarana Olahraga
Ina Parliament. Jakarta, Dalam rangka mempercepat pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana olahraga serta prasarana dan sarana pendukung dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Asian Para Games III Tahun 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Maret 2018 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan/Rehabilita[...]
Selengkapnya -
Presiden Tandatangani Perpres Nomor 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Pe[...]
Selengkapnya -
Presiden Minta, Akhir 2019 Merak Sampai Banyuwangi Tersambung
Ina Parliament. Madiun, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menarget di akhir tahun 2019, Merak hingga Banyuwangi harus sudah tersambung. Ia menyampaikan hal itu saat meresmikan ruas Tol Ngawi-Wilangan di pintu gerbang tol di Desa Bagi, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (29/03). "Target saya akhir 2018 dari Merak sampai Pasuruan harus nyambung.Akhir 2019 dari Merak sampai Banyuwangi harus [...]
Selengkapnya -
Ekspor Industri Fesyen Capai US$ 13,29 Miliar
Ina Parliament. Jakarta, Kementerian Perindustrian terus mendorong industri fesyen semakin berperan penting dalam perekonomian nasional. Industri yang termasuk salah satu dari 16 kelompok industri kreatif tersebut menyumbang kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 3,76 persen pada 2017. Pada periode tersebut, ekspor industri fesyen mencapai USD13,29 miliar atau meningkat 8,7 persen dar[...]
Selengkapnya -
Sri Mulyani: “APBN Uang Rakyat, Harus Kembali Kepada Rakyat”
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah selalu berkomitmen untuk mengelola APBN dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tiap tahun agar terus mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan LKPP [...]
Selengkapnya -
Menteri ESDM Tinjau Lokasi Pembangunan Pembangkit Arus Laut di Selat Larantuka
Ina Parliament. Larantuka, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan didampingi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana meninjau rencana pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Arus Laut (PLTAL) yang terintegrasi dengan Jembatan Pancasila-Palmerah di Selat Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (31/3). Konsorsium d[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Evaluasi Tarif 39 Ruas Tol
Ina Parliament. Jakarta, Menanggapi aspirasi para pengguna jalan tol khususnya untuk logistik yang menilai tarif tol yang berlaku dianggap masih mahal, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap tarif di 39 ruas tol di seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada wartawan mengatakan, saat ini ada 4 Clusterharga dari harga tarif 1970 sampai 20[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Akan Turunkan Tarif Tol
Ina Parliament. Madiun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah akan menurunkan tarif tol yang saat ini dinilai pelaku jasa pengiriman logistik terlampau mahal. Namun berapa besaran penurunan itu, Presiden menyerahkannya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menyampaikannya. “Tarif tol sudah dihitung oleh Bu Menteri Keu[...]
Selengkapnya -
Arcandra: Izin Tambang Pasti Dicabut Jika Belum CnC
Ina Parliament. Sawahlunto, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan perusahaan pertambangan yang masih belum berstatus Clear and Clean (CnC) akan segera berhenti beroperasi lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya bakal dicabut. "Yang tidak CnC akan kita cabut. Yang CnC yang akan kita kasih izin. Tidak ada _excuse_," tegas Arcandra di Gedung Balai Diklat [...]
Selengkapnya