Artikel
-
Feb 23 2022Komisi VII: Syarat Impor ‘Raw Sugar’ Harus Miliki Kebun Tebu
Ina Parliament Jakarta Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, syarat untuk pabrik gula yang berhak mengimpor raw sugar adalah pabrik gula yang memiliki kebun tebu untuk keberlangsungan industrinya. PT Kebun Tebu Mas (KTM) yang merupakan pabrik gula di Lamongan, Jawa Timur, sudah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan bahan baku berupa raw sugar dari jumlah impor yan[...]
Selengkapnya -
Feb 23 2022Pemerintah Alokasikan Rp455,62 Triliun Dukung Tiga Klaster Program PEN.
Ina Parliament Jakarta Untuk menjaga proses pemulihan ekonomi yang sudah berjalan baik, dibutuhkan pengendalian risiko yang efektif, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 anggaran pemulihan ekonomi disederhanakan menjadi tiga kelompok kegiatan, yaitu kesehatan, perlindungan[...]
Selengkapnya -
Feb 07 2022Komisi IV: Kawasan Hutan Bermanfaat Bagi Kelompok Tani
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengatakan kawasan hutan yang direhabilitasi bisa menggunakan tanaman buah karena jauh lebih bermanfaat. Oleh karena itu, untuk jangka panjang kawasan hutan yang kritis bisa ditanami tanaman yang menghasilkan buah-buahan, karena ini sebuah terobosan yang baru dan luar biasa. Selain sebagai kawasan penyangga, tetapi juga bermanfa[...]
Selengkapnya -
Jan 23 2022Rachmat Gobel Dorong Seluruh Industri dalam Negeri untuk Terus Berinovasi
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengapresiasi inovasi yang dihasilkan PT Gani Arta Dwitunggal di Bandung. Adapun karya yang dihasilkan oleh industri dalam negeri ini adalah perahu, jaring, jembatan apung serta dermaga apung. Produk-produk tersebut sangat membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapnya. “Apa yang saya lihat dari perusahaan Pak Budi (Dirut PT Gani [...]
Selengkapnya -
Jan 23 2022Menteri ESDM Terbitkan Aturan mengenai PLTS Atap.
Ina Parliament Jakarta Sebagai upaya pemerintah dalam mencapai target energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kep[...]
Selengkapnya -
Jan 21 2022DJPPR Kemenkeu Diimbau Penuhi Pembiayaan APBN
Ina Parliament Jakarta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, diimbau mampu membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal di masa depan. Demikian salah satu butir kesimpulan dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Ris[...]
Selengkapnya -
Jan 21 2022Kemendag Buka Hotline Pantau Implementasi Minyak Goreng Satu Harga .
Ina Parliament Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan keseriusan pemerintah dalam menerapkan minyak goreng kemasan satu harga Rp14.000 per liter. Jika ada keluhan dan harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan kontak pengaduan dengan membuka hotline khusus. Masyarakat dapat mengadukan permasalahan di lapanga[...]
Selengkapnya -
Jan 17 2022Pemerintah Siapkan Rp451 Triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Ina Parliament Jakarta Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp451 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 yang akan digunakan untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor.Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai E[...]
Selengkapnya -
Jan 10 2022Cabut Ribuan IUP, HGU, dan HGB, Pemerintah Dorong Pemerataan Pemanfaatan
Ina Parliament Jakarta Pemerintah memutuskan untuk mencabut ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan. Selanjutnya, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan[...]
Selengkapnya
