Artikel
-
Diluncurkan Agustus, Sistem OSS Telah Terbitkan Lebih Dari 200 Ribu Nomor Induk Berusaha Sumber: https://setkab.go.id/diluncurkan-agustus-sistem-oss-telah-terbitkan-lebih-dari-200-ribu-nomor-induk-be
Ina Parliament Jakarta Sejak secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus lalu, Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah menerbitkan lebih dari 200 ribu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sebagian besar adalah usaha mikro dan kecil (UMK). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS ini merupakan bagian dari agenda reformas[...]
Selengkapnya -
Menkeu Beberkan Agenda Utama Jalur Keuangan Pada Presidensi G20 Indonesia.
Ina Parliament Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan akan ada tujuh agenda utama pembahasan di jalur keuangan atau finance track dalam Presidensi G20 Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022, Selasa (14/09/2021) malam, secara virtual. Agenda pertama adalah kebijakan untuk mendukung pemulihan ekon[...]
Selengkapnya -
Komisi VII Desak BPH Migas Percepat Pembangunan Pipa Transmisi Cisem
Ina Parliament Jakarta Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman mendesak Kepala BPH Migas untuk bersinergi dengan pemerintah, badan usaha dan para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan pipa transmisi ruang Cirebon-Semarang dan infrastruktur gas bumi melalui pipa lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu dari ena[...]
Selengkapnya -
Mulyanto Nilai Rancangan Permen ESDM tentang PLTS Atap Berpotensi Rugikan PLN
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berpotensi merugikan PLN. Ia menegaskan agar rancangan peraturan tersebut segera disempurnakan. "Isi rancangan Permen (Permen ESDM PLTS Atap) yang ada sekarang ini masih sumir dan berpotensi merugikan PLN.[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Harus Prioritaskan Belanja Produk Dalam Negeri
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menilai, RAPBN 2022 realistis namun hati-hati. Itu tercermin dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021, serta defisit anggaran 2022 yang juga jauh lebih rendah. “Kalau dilihat dari struktur APBN 2022, daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi mun[...]
Selengkapnya -
Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh 7 Persen, Jadi Harapan Baru di Tengah Pandemi
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2021 sebesar 7,07 persen year on year (yoy) merupakan kabar baik. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi harapan baru bagi Indonesia di tengah pandemi. “sIni menjadi kabar baik bagi kita semua bahwa ada harapan baru [...]
Selengkapnya -
Komisi VI Dukung Menko Perekonomian Bantu UMKM
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyambut baik upaya pemerintah menangani dampak pandemi Covid-19. Salah satunya, mengenai langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memberikan bantuan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang totalnya mencapai Rp52,43 triliun. Politisi yang akrab disapa Demer ini menyataka[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Harus Revisi Pertumbuhan Ekonomi
Ina Parliament Jakarta Postur APBN terus mengalami penyesuaian pada setiap mata anggarannya. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz mengimbau pemerintah merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sebesar 5 persen. Bank Indonesia (BI) sendiri sudah merevisi proyeksi pertumbuhan sebanyak tiga kali. “Pemerintah masih bertahan dengan proyeksi sesuai APBN yaitu 5 persen. Seha[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi Serahkan Banpres Produktif Usaha Mikro
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 secara simbolis kepada 20 perwakilan penerima bantuan, di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021) pagi. Acara ini turut dihadiri oleh penerima BPUM lainnya secara daring.“Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Banpres Produktif ini adalah Rp15,3 triliun y[...]
Selengkapnya