Artikel
-
Jan 23 2022Rachmat Gobel Dorong Seluruh Industri dalam Negeri untuk Terus Berinovasi
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengapresiasi inovasi yang dihasilkan PT Gani Arta Dwitunggal di Bandung. Adapun karya yang dihasilkan oleh industri dalam negeri ini adalah perahu, jaring, jembatan apung serta dermaga apung. Produk-produk tersebut sangat membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapnya. “Apa yang saya lihat dari perusahaan Pak Budi (Dirut PT Gani [...]
Selengkapnya -
Jan 23 2022Menteri ESDM Terbitkan Aturan mengenai PLTS Atap.
Ina Parliament Jakarta Sebagai upaya pemerintah dalam mencapai target energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kep[...]
Selengkapnya -
Jan 21 2022DJPPR Kemenkeu Diimbau Penuhi Pembiayaan APBN
Ina Parliament Jakarta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, diimbau mampu membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal di masa depan. Demikian salah satu butir kesimpulan dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Ris[...]
Selengkapnya -
Jan 21 2022Kemendag Buka Hotline Pantau Implementasi Minyak Goreng Satu Harga .
Ina Parliament Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan keseriusan pemerintah dalam menerapkan minyak goreng kemasan satu harga Rp14.000 per liter. Jika ada keluhan dan harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan kontak pengaduan dengan membuka hotline khusus. Masyarakat dapat mengadukan permasalahan di lapanga[...]
Selengkapnya -
Jan 17 2022Pemerintah Siapkan Rp451 Triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Ina Parliament Jakarta Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp451 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 yang akan digunakan untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor.Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai E[...]
Selengkapnya -
Jan 10 2022Cabut Ribuan IUP, HGU, dan HGB, Pemerintah Dorong Pemerataan Pemanfaatan
Ina Parliament Jakarta Pemerintah memutuskan untuk mencabut ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan. Selanjutnya, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan[...]
Selengkapnya -
Jan 07 2022Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan
ina Parliament Jakarta Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Untuk itu, izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh.“Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tid[...]
Selengkapnya -
Jan 04 2022Masih Ekspansif, PMI Manufaktur Indonesia Ungguli Thailand dan Tiongkok
Ina Parliament Jakarta Aktivitas sektor industri manufaktur di tanah air masih cukup menggeliat hingga tutup tahun 2021, sejalan dengan meningkatnya produksi dan permintaan pasar ekspor. Hal ini tercermin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Desember sebesar 53,5 atau masih di atas level ekspansif (50), berdasarkan hasil survei IHS Markit.PMI Manufak[...]
Selengkapnya -
Jan 04 2022Presiden Perintahkan Jajarannya Penuhi Kebutuhan Energi Dalam Negeri
ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaannya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah amanat[...]
Selengkapnya
