Artikel
-
Nov 10 2023Menteri ATR/Kepala BPN Senang Masyarakat Desa Beluluk Sadari Pentingnya Sertipikat Tanah
Ina Parliament Jakarta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan program revolusioner yang sejak 2017 telah menyentuh masyarakat di penjuru Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 108,5 juta bidang tanah telah terdaftar dan 88,7 juta bidang di antaranya sudah tersertipikat.Percepatan program PTSL p[...]
Selengkapnya -
Nov 10 2023Presiden Jokowi: Keberadaan PLTS Dukung Industri Energi Hijau.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata yang berkapasitas 192 megawatt peak (MWp) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (09/11/2023). Presiden mengatakan, keberadaan pembangkit listrik ini akan dimanfaatkan untuk mendukung industri energi hijau.“Memang permintaan untuk yang green energy untuk industri itu[...]
Selengkapnya -
Jul 24 2023Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 1.117 Sertipikat Aset Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatra Utara
Ina Parliament Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 1.117 sertipikat aset Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatra Utara. Penyerahan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan, pada Kamis (20/07/2023).Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, meski saat ini [...]
Selengkapnya -
Jul 14 2023Menteri ATR/Kepala BPN Evaluasi Jajaran dalam Realisasi Program PTSL, Redistribusi Tanah, dan Layanan Prioritas.
Ina Parliament Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalankan tiga program utama, di antaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, dan 7 Layanan Prioritas. Ketiganya mendapat perhatian penuh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaannya."Dalam dua rapat se[...]
Selengkapnya -
Jul 14 2023Legislator Minta PLN Rancang Roadmap PLN.
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk merancang roadmap PLN bergerak ke arah manufaktur. Menurutnya, PLN saat ini berpotensi akan kehilangan peluang yang bisa membawa lebih maju. “Coal place out rencananya tahun 2030, sementara mayoritas pembangkit kita ada di sana,” kata Deddy dalam RDP Panja Transisi[...]
Selengkapnya -
Jul 14 2023Pemerintah Dorong Penyelesaian Lima Isu Strategis dalam IEU-CEPA .
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Kamis (13/07/2023), di Istana Merdeka Jakarta.Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai ratas menyampaikan bahwa setidaknya ter[...]
Selengkapnya -
Mei 26 2023Kementerian ATR/BPN Terus Persempit Ruang Gerak Mafia Tanah
Ina Parliament Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) senantiasa menyerukan untuk “menggebuk mafia tanah”. Istilah ini diimplementasikan Kementerian ATR/BPN dengan menata ulang sistem pertanahan, baik dari aspek-aspek hukum ataupun legal yang memang perlu diperbaiki untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ra[...]
Selengkapnya -
Mei 26 2023Mulyanto Minta Aksi Nyata PLN Agar Rasio Elektrifikasi Bisa Capai 100 Persen
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti rasio elektrifikasi yang sampai saat ini masih 99.99 persen. Padahal, menurut Mulyanto, PLN selalu berdalih bahwa pada tahun 2024 rasio elektrifikasi akan menjadi 100 persen. Namun berdasarkan realita yang ada dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai 100 persen. "Ini kan kita amati pengalaman dari tahun ke tahun janjinya begi[...]
Selengkapnya -
Mar 13 2023PPATK Harus Ungkap Transaksi Mencurigakan di DJP dan Kemenkeu
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Santoso meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap secara utuh, terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Akibat kekayaan yang tak wajar salah satu mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo yang terungkap, maka membuka potensi[...]
Selengkapnya
