Artikel
-
Legislator Komisi VII Dukung Pemerintah Banding di WTO Lawan Uni Eropa
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung pemerintah melakukan banding ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) melawan gugatan Uni Eropa terkait kekalahan Indonesia dalam penyetopan ekspor nikel. Mukhtarudin menegaskan, Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Terlebih Indonesia saat ini sedang fokus mencipt[...]
Selengkapnya -
Persiapan Transportasi dan Infrastruktur Hadapi Nataru di DIY Diharapkan Berjalan Baik
Ina Parliament Jakarta Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sudewo menyampaikan bahwa secara umum berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh para mitra kerja dan stakeholder terkait dalam menghadapi libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) sudah cukup baik, meski ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan lagi seperti jumlah gerbong Ker[...]
Selengkapnya -
Hilirisasi Bahan Tambang, Presiden: Jangan Berhenti di Nikel Meski Kalah di WTO .
Ina Parliament Jakarta Pemerintah berkomitmen untuk melakukan hilirisasi bahan-bahan tambang yang ada di tanah air untuk mendapatkan nilai tambah yang berlipat. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penghentian ekspor bahan mentah tersebut tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja.Hal tersebut ditegaskan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahu[...]
Selengkapnya -
Jaga Ketahanan Ekonomi Nasional, Presiden: Fiskal dan Moneter Harus Selalu Berdampingan.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus tetap optimistis namun tetap hati-hati dan waspada dalam menghadapi kondisi global di tahun 2023 yang masih penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi. Dalam melakukan perumusan kebijakan, Presiden menekankan agar sinergi fiskal dan moneter terus diperkuat sehingga kebijakan atau policy ekonomi na[...]
Selengkapnya -
Komisi VI Apresiasi PLN Wujudkan Pemerataan Listrik di Daerah 3T
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Muslim mengapresiasi kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp5 triliun untuk memberikan akses listrik di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Alokasi tersebut di antaranya adalah untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat sebesar Rp0[...]
Selengkapnya -
Komisi VII Dukung Program Pemberian ‘Rice Cooker’ Gratis untuk Masyarakat Kurang Mampu
Ina Parliament Jakarta Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membagikan paket bantuan rice cooker listrik atau bantuan penanak nasi listrik (BPNL) sebanyak 680 ribu unit pada tahun 2023 mendapat dukungan Komisi VII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi menilai program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan keberpihak[...]
Selengkapnya -
Seskab: Tansformasi KORPRI untuk Pelayanan Terbaik Bagi Bangsa.
Ina Parliament Jakarta Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mendorong Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk terus bertransformasi guna memberikan pelayanan publik yang prima.Hal tersebut disampaikan Seskab dalam pernyataannya menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 KORPRI yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (29/11/2022).“Seluruh anggota KORPRI ha[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi Pimpin Ratas Bahas Progres RUU KUHP.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas mengenai progres Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada rapat paripurna tingkat I. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/11/2022), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi Pimpin Ratas Bahas Progres RUU KUHP.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas mengenai progres Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada rapat paripurna tingkat I. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/11/2022), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa[...]
Selengkapnya