Artikel
-
Gandeng Kemendag, Polri Usut Ribuan Situs Investasi Ilegal dan Judi Online
Ina Parliament Jakarta Dittipideksus Bareskrim Polri tengah mengusut ribuan situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan judi online berkedok robot trading. Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendalami kasus ini.“Betul (kita tindak lanjuti), masih dikoordinasikan dengan perdagangan (Kementerian Perdagangan),” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri[...]
Selengkapnya -
Tindaklanjuti Keputusan MK, UU P3 Mendesak Diubah
Ina Parliament Jakarta Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilakukan sebagai tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, BK Setjen DPR RI menggelar Roadshow Konsultasi Publik Penyusunan N[...]
Selengkapnya -
Komisi IV: Kawasan Hutan Bermanfaat Bagi Kelompok Tani
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengatakan kawasan hutan yang direhabilitasi bisa menggunakan tanaman buah karena jauh lebih bermanfaat. Oleh karena itu, untuk jangka panjang kawasan hutan yang kritis bisa ditanami tanaman yang menghasilkan buah-buahan, karena ini sebuah terobosan yang baru dan luar biasa. Selain sebagai kawasan penyangga, tetapi juga bermanfa[...]
Selengkapnya -
Dukung Pengembangan Wilayah Perbatasan, Pemerintah Bangun 4 Pos Lintas Batas Negara di Kaltara
Ina Parliament Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) guna meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Keempat infrastruktur [...]
Selengkapnya -
Tinjau Lokasi IKN, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar
Ina Parliament Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung perkembangan proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (29/1/2022).Sigit menuturkan, kunjungan dirinya bersama dengan pihak kementerian terkait dan Forkopimda Kaltim serta pejabat utama Mabes Polri ini, untuk memastikan perkembangan pembangunan IKN berjalan sesuai tahapa[...]
Selengkapnya -
Tokoh Masyarakat dan Adat Kaltim Dukung Pembangunan IKN.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo) menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (31/01/2022). Para tokoh masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.“Alhamd[...]
Selengkapnya -
Bertolak ke Sumut, Presiden Jokowi Akan Tinjau dan Resmikan Sejumlah Infrastruktur.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Rabu (02/02/2022). Dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Presiden dan rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.00 WIB.Setibanya di Bandar Udara Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Presiden akan me[...]
Selengkapnya -
Menko Marinves: Waktu Karantina PPLN Diperpendek.
Ina Parliament Jakarta Pemerintah mengubah waktu karantina kedatangan luar negeri bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dari sebelumnya tujuh hari menjadi lima hari, dengan syarat vaksinasi dosis lengkap. Perubahan strategi ini dilakukan mengingat lebih tingginya kasus COVID-19 varian Omicron yang berasal dari transmisi lokal daripada imported case.Hal ini disampaikan Menteri Koordinator B[...]
Selengkapnya -
Tidak Ada Jaminan Pengawasan Data Pribadi di Bawah Kementerian Tak Tambah Anggaran
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan tidak akan ada jaminan jika pengawasan data pribadi berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), tidak akan ada penambahan anggaran. Hal itu disampaikan Rizki dalam menanggapi adanya anggapan pembentukan badan baru untuk mengawasi perlindungan data pribadi, hanya akan membuat kondisi fisk[...]
Selengkapnya