Artikel
-
Jan 03 2023Sahroni: Kejagung Tidak Boleh Terlena dengan Tingkat Kepuasan Publik
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai instansi penegak hukum paling dipercaya publik. Namun demikian, Sahroni mengingatkan agar Kejagung tidak boleh terlena. Menurutnya, prestasi tersebut justru harus menjadi cambuk penyemangat dalam meningkatkan kinerja ke depan karena masyarakat Indonesia menaruh harapan besar pada [...]
Selengkapnya -
Jan 03 2023IK-CEPA Resmi Diimplementasikan, Mendag: Jalan Tol Perdagangan Indonesia-Korea Mulai Terbuka Luas
Ina Parliament Jakarta Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK- CEPA) secara resmi diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2023. Implementasi sekaligus menandai peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang merefleksikan eratnya hubungan “special strategic partnership” yang telah dimiliki kedua negara sejak 2017 lalu. IK-CEPA ini juga menjadi momentum[...]
Selengkapnya -
Jan 03 2023Pemerintah Kembali Buka Sertifikasi Halal Gratis, Ada 1 Juta Kuota
Ina Parliament Jakarta Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama (Kemenag), kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Pada tahun 2023 ini, BPJPH membuka 1 juta kuota.“Berbeda dengan tahun sebelumnya, Sehati 2023 akan dibuka sepanjang tahun. Mulai besok, 2 Januari 2023 pelaku usaha sudah bisa mendaftar. Kami membuka 1 juta kuota ser[...]
Selengkapnya -
Des 22 2022Komisi III Soroti Minimnya Anggaran Penanganan Perkara di Pengadilan
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa anggaran penanganan perkara masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani. Sehingga, menurutnya, ada perkara-perkara yang terkesan mundur ditangani, namun sebenarnya karena keterbatasan anggaran tersebut. “Kalau melihat anggaranya, di Pengadilan Tinggi saja untuk menyelesaikan p[...]
Selengkapnya -
Des 22 2022Tingkatkan Kepercayaan Publik, Wamen ATR/Waka BPN Imbau Jajaran Bangun Kreativitas dalam Mengomunikasikan Inovasi Layanan Pertanahan
Ina Parliament Jakarta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni memberikan pengarahan dalam penutupan kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), yang diselenggarakan di Hotel Ayana MidPlaza Jakarta, pada Selasa (20/12/2022) malam.Dalam pengarahannya, Wamen ATR/Waka BPN kembali mengingatkan akan peran pegawai Kementerian[...]
Selengkapnya -
Des 22 2022Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP, Legislator Minta Harus Tepat Sasaran
Ina Parliament Jakarta PT Pertamina (Persero) bakal memberlakukan kebijakan pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara nasional mulai 2023. Hal itu dilakukan untuk menyinkronkan dengan data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai wajar jika hal itu diperlukan. Menurut[...]
Selengkapnya -
Des 22 2022Pemerintah Putuskan Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023
Ina Parliament Jakarta Pemerintah memutuskan melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit sekaligus mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan pelarangan tersebut akan mulai diberlakukan pada Juni 2023.Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).“Saya ulangi, mulai J[...]
Selengkapnya -
Des 22 2022Airlangga Ungkap Kesiapan Industri di Tanah Air Olah Bijih Bauksit
Ina Parliament Jakarta Pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 mendatang. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengungkapkan kesiapan industri di tanah air dalam mengolah bijih bauksit di dalam negeri.“Kesiapan di industri di dalam negeri, ini sudah ada empat fasilitas pemurnian bauksit yang eksisting dengan kapasitas alu[...]
Selengkapnya -
Des 20 2022Peran Penting Media Massa bagi Kementerian ATR/BPN
Ina Parliament Jakarta Media massa memiliki peran penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial pengawas perilaku publik dan penguasa.Menyadari hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menjalin hu[...]
Selengkapnya
