Artikel
-
Mar 30 2018Presiden Jokowi: Akhir 2019, Merak-Banyuwangi Tersambung Tol
Ina Parliament. Madiun, Usai melakukan kunjungan kerja ke Malang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan agenda untuk melakukan peresmian Jalan Tol Ngawi-Kertosono (Seksi Ngawi-Wilangan), di Gerbang Tol Madiun, Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kamis (29/3) siang. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan, era yang sangat modern sekarang ini semua neg[...]
Selengkapnya -
Mar 30 2018Oknum Warga Intimidasi Pembangunan Aparkost Avicenna Depok
Ina Parliament. Depok, SCC Investment Corporation (SCC) telah membangun tujuh Apartemen Kost (Aparkost) di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam hal pemondokan. Aparkost yang telah dibangun masing-masing di Makassar dengan luas areal 4.000 m2, Bogor 8.000 m2, Bandung (Caringin) 7.000 m2, Depok (Margonda) 7.600 m2, Yogya 3.700 m2, Depok (Kukusan) 5000 m2, Surabaya (Sukolilo) lu[...]
Selengkapnya -
Mar 30 2018Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang
Ina Parliament. Jakarta, Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengingatkan pemerintah agar konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah dibuat bersama DPR. Hal tersebut diungkapkannya saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Men PAN-RB, dan Menkumham. “RUU ini adalah hasil pembahasan antara kementerian dan DPR, tetapi saya lihat kalau terjadi a[...]
Selengkapnya -
Mar 29 2018Presiden Jokowi: “42.000 Regulasi Menjerat Kita Sendiri”
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kita masih memiliki pekerjaan rumah (PR) 42.000 regulasi yang menjerat kita sendiri, yang membuat pemerintah tidak bisa bergerak cepat. Ke-42 ribu peraturan, ada mulai dari undang-undang, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan turunannya ke bawah ada Peraturan Daerah (Perda), Pe[...]
Selengkapnya -
Mar 29 2018IPU Adopsi Resolusi Status Kota Yerusalem
Ina Parliament. Jenewa, Sidang Umum Inter Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Selasa (27/3) akhirnya mengadopsi rancangan resolusi tentang status kota Yerusalem. Kesepakatan ini diambil setelah melalui perdebatan sengit. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Bara K. Hasibuan yang mewakili delegasi Indonesia, dengan tegas mendorong agar rancangan resolusi tentang s[...]
Selengkapnya -
Mar 29 2018Presiden Jokowi: Tahun 2023, Semua Tanah di Jawa Timur Bersertifikat
Ina Parliament. Malang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pada 2023 mendatang semua bidang tanah di Jawa Timur sudah akan memiliki sertifikat, tidak perlu menunggu sampai waktu 160 tahun mendatang. “Tahun 2023 semuanya akan dirampungkan, insya allah rampung,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 5.153 sertifikat tanah untuk rakyat wilayah Malang Raya yang men[...]
Selengkapnya -
Mar 29 2018Menko Polhukam: Laut Harus Dapat Prioritas Pembangunan
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan laut. Oleh karena itu, laut merupakan pemersatu dan harus mendapat prioritas pembangunan dalam meningkatkan keamanan laut. “Banyak kejadian illegal logging, illegal fishing, illegal minning, dan lain-lain dilakukan di laut, sehingga kegiat[...]
Selengkapnya -
Mar 28 2018Presiden Jokowi Minta Perizinan Kepabeanan Terus Dipangkas
Ina Parliament. Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, kita sekarang hidup di sebuah zaman, di sebuah era yang sangat modern, dimana semuanya ingin serba singkat, serba cepat, dan serba online. Inilah, menurut Presiden, yang akan dikerjakan pemerintah. “Sekali lagi, serba singkat, serba cepat, dan serba online. Sudah saatnya kita bawa segala proses perizinan termasuk proses k[...]
Selengkapnya -
Mar 28 2018RKUHP Untuk Rakyat Indonesia, Bukan Dunia
Ina Parliament. Jakarta, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dirumuskan Komisi III DPR RI, kelak menjadi produk hukum yang hanya diberlakukan bagi rakyat Indonesia, bukan dunia. Isi KUHP mencerminkan aspirasi hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Demikian ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi di hadapan Anggota Parlemen Jerman[...]
Selengkapnya
