Artikel
-
Mar 08 2018Ketua DPR: Freeport Harus Segera Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan
Ina Parliament. Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta PT Freeport Indonesia segera menyelesaikan permasalahan terkait ketenagakerjaan. Bamsoet begitu sapaan akrabnya, menyatakan kepentingan perusahaan harus sejalan dengan kepentingan pekerja, masyarakat setempat, serta bangsa dan negara Indonesia. "Saya yakin Freeport mampu menyelesaikannya dengan baik. Kami di DPR RI melalui Komis[...]
Selengkapnya -
Mar 07 2018Menteri ESDM: Progres Program 35.000 MW Sesuai Target
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan pelaksanaan proyek ketenagalistrikan 35.000 MW masih sesuai target yang telah ditetapkan. Sekitar 20.000 MW akan beroperasi pada 2019, selebihnya pada 2024-2025. Jonan memgemukakan hal itu dalam keterangan pers di Kementerian ESDM, Selasa (6/3). Pada kesempatan itu Jonan didampingi Dirjen Ketenagali[...]
Selengkapnya -
Mar 07 2018Pendidikan Vokasi Industri Wujud Implementasi Revolusi Mental
Ina Parliament. Cilegon, Kementerian Perindustrian gencar mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand driven) saat ini. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan revolusi mental, sebagai gerakan nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam menghadapi era Industry 4.0. “Pembangunan indus[...]
Selengkapnya -
Mar 07 2018Presiden Akan Copot Menteri ATR/BPN Jika Gagal Selesaikan 7 Juta Sertifikat
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil jika tahun ini gagal menyelesaikan target sertifikasi 7 juta bidang tanah. “Sudah perintahkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tahun ini 7 juta. Jangan ditawar, kalau enggak bisa 7 juta saya ganti, saya copot, saya copot menter[...]
Selengkapnya -
Mar 07 2018Presiden Jokowi: Perlu Penataan Masuknya Tenaga Kerja Asing
Ina Parliament. Jakarta, Agar bisa memastikan kepentingan nasional kita, baik kepentingan meningkatkan daya tarik investasi maupun kepentingan terserapnya tenaga kerja kita di dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, diperlukan penataan terhadap masuknya tenaga kerja asing. “Dalam penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia pertama saya minta agar proses perizinan yang[...]
Selengkapnya -
Mar 06 2018DPR Minta Pemerintah Percepat Draf Revisi UU Narkotika
Ina Parliament. Jakarta, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta pemerintah untuk secepatnya menyusun dan mengajukan draf dan naskah akademik revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika yang diusulkan oleh pemerintah. “Sekarang revisi UU Narkotika sudah masuk Prolegnas, dan itu usul inisiatif pemerintah. Sampai hari ini, pemerintah belum mengaj[...]
Selengkapnya -
Mar 06 2018Presiden Jokowi Minta Rupiah PKH Naik Dua Kali Lipat
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahun ini segera dirampungkan, khususnya sebelum Maret ini untuk yang 10 juta. “Tahun depan, saya minta agar Rupiah yang diberikan kepada peserta PKH bisa paling tidak dua kali,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Sen[...]
Selengkapnya -
Mar 06 2018Seskab: Pertemuan Presiden Jokowi Dengan PSI dan Perindo Atas Permintaan Partai
Ina Parliament. Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai-partai politik baru seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada pekan lalu dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Senin (5/3) ini merupakan permintaan dari partai yang bersangkutan. “Jadi sama sekali tidak ada kemudian inisiatif dari Presiden,” ka[...]
Selengkapnya -
Mar 06 201890 Regulasi dan 96 Sertifikasi/Rekomendasi/Perizinan Sektor ESDM Dicabut
Ina Parliament. Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melakukan penataan puluhan regulasi dan perizinan yang dinilai tumpang tindih dan sudah tidak relevan lagi. Sejauh ini, sebanyak 90 regulasi dan 96 sertifikasi/rekomendasi/perizinan di sektor ESDM dicabut. Regulasi dan perizinan tersebut tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batubara (mi[...]
Selengkapnya
