Artikel
-
Presiden Jokowi: “42.000 Regulasi Menjerat Kita Sendiri”
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kita masih memiliki pekerjaan rumah (PR) 42.000 regulasi yang menjerat kita sendiri, yang membuat pemerintah tidak bisa bergerak cepat. Ke-42 ribu peraturan, ada mulai dari undang-undang, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan turunannya ke bawah ada Peraturan Daerah (Perda), Pe[...]
Selengkapnya -
IPU Adopsi Resolusi Status Kota Yerusalem
Ina Parliament. Jenewa, Sidang Umum Inter Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Selasa (27/3) akhirnya mengadopsi rancangan resolusi tentang status kota Yerusalem. Kesepakatan ini diambil setelah melalui perdebatan sengit. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Bara K. Hasibuan yang mewakili delegasi Indonesia, dengan tegas mendorong agar rancangan resolusi tentang s[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi: Tahun 2023, Semua Tanah di Jawa Timur Bersertifikat
Ina Parliament. Malang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pada 2023 mendatang semua bidang tanah di Jawa Timur sudah akan memiliki sertifikat, tidak perlu menunggu sampai waktu 160 tahun mendatang. “Tahun 2023 semuanya akan dirampungkan, insya allah rampung,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 5.153 sertifikat tanah untuk rakyat wilayah Malang Raya yang men[...]
Selengkapnya -
Menko Polhukam: Laut Harus Dapat Prioritas Pembangunan
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan laut. Oleh karena itu, laut merupakan pemersatu dan harus mendapat prioritas pembangunan dalam meningkatkan keamanan laut. “Banyak kejadian illegal logging, illegal fishing, illegal minning, dan lain-lain dilakukan di laut, sehingga kegiat[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi Minta Perizinan Kepabeanan Terus Dipangkas
Ina Parliament. Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, kita sekarang hidup di sebuah zaman, di sebuah era yang sangat modern, dimana semuanya ingin serba singkat, serba cepat, dan serba online. Inilah, menurut Presiden, yang akan dikerjakan pemerintah. “Sekali lagi, serba singkat, serba cepat, dan serba online. Sudah saatnya kita bawa segala proses perizinan termasuk proses k[...]
Selengkapnya -
RKUHP Untuk Rakyat Indonesia, Bukan Dunia
Ina Parliament. Jakarta, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dirumuskan Komisi III DPR RI, kelak menjadi produk hukum yang hanya diberlakukan bagi rakyat Indonesia, bukan dunia. Isi KUHP mencerminkan aspirasi hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Demikian ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi di hadapan Anggota Parlemen Jerman[...]
Selengkapnya -
Arief Hidayat Persilakan ICW Gugat Pelantikannya Sebagai Hakim Konstitusi
Ina Parliament. Jakarta, Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang telah mengucapkan sumpah jabatan kembali untuk periode 2018-2023 di hadapan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3) siang, mempersilakan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggugat pelantikannya. “Ya boleh saja, yang digugat kan bukan saya, yang digugat Keppres kan? Enggak masalah itu, silakan saja,” kata Ari[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi Perintahkan Menhub Bahas Tarif Ojek Online
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk mengumpulkan aplikator-aplikator, termasuk perwakilan pengemudi ojek online, guna membicarakan masalah skema tarif yang dikeluhkan para pengemudi ojek online itu. “Saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan[...]
Selengkapnya -
Komisi I Dukung Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Thailand
Ina Parliament. Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty sepakat, kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan negara lain, termasuk Thailand, merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat membacakan pandangan mini Fraksi terhadap Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thail[...]
Selengkapnya