Artikel
-
Mei 23 2018Menkeu: THR Sebesar ‘Take Home Pay’, Gaji ke-13 Sebesar Gaji Pokok Plus Tunjangan
Ina Parliament. Jakarta, Seusai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan keterangan mengenai besaran THR dan gaji ke-13 itu. “Yang berbeda da[...]
Selengkapnya -
Mei 23 2018Pensiunan Juga Terima, Presiden Jokowi: “PP Gaji ke-13 Sudah Saya Tanda Tangani”
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pada Rabu (23/5), dirinya telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. “Ada yang istimewa untuk tahun ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya, THR tahun ini diberikan pul[...]
Selengkapnya -
Mei 23 2018Presiden Jokowi Lantik Siwi Sukma Adji Sebagai KSAL dan Sunarto Jadi Wakil Ketua MA
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Laksamana Madya (Laksdya) Siwi Sukma Adji sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) dan Sunarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang. Siwi Sukma Adji, kelahiran Cimahi, Jabar, 14 Mei 1962, sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI. Ia t[...]
Selengkapnya -
Mei 23 2018Kapolri Akui Minta TNI Dilibatkan Dalam Operasi Perangi Terorisme
Ina Parliament. Jakarta, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengakui dirinya yang meminta kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar TNI dilibatkan untuk bergabung dalam operasi memerangi terorisme. Ia menjelaskan, operasi memerangi terorisme di Indonesia ini 75 persen adalah intelijen, sementara operasi striking, atau operasi penindakan itu m[...]
Selengkapnya -
Mei 22 2018Bom di Surabaya Jadi ‘Wake Up Call’, Presiden Jokowi: Ideologi Terorisme Telah Masuk ke Sekolah
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, pendekatan hard power yang lebih mengedepankan penggunaan tindakan pencegahan sebelum aksi teror dilakukan sangat diperlukan, tetapi belum cukup untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. “Sudah saatnya kita juga menyeimbangkan dengan pendekatan soft power,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas [...]
Selengkapnya -
Mei 22 2018Presiden Jokowi Tegaskan, Perpres Justru Perketat Masuknya Tenaga Kerja Asing
Ina Parliament. Padang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur perizinan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing. “Di dalam peraturan dibahas bahwa Perpres yang baru itu justru mengatur ketatnya tenaga kerja asing itu masuk,” kata Presiden saat menjawab pertanya[...]
Selengkapnya -
Mei 22 2018Lahan Konsesi Dikuasai Orang Kaya, Presiden Jokowi: “Saya Tidak Pernah Membagi 1 Meter Pun”
Ina Parliament. Padang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak menerima keluhan masyakat mengenai konsesi lahan, yang sampai sekarang hanya dikuasai oleh segilintir orang kaya. Presiden mempertanyakan pihak mana yang membagi lahan tersebut. “Saya enggak pernah membagi 1 meter pun, enggak pernah. Justru yang kita usahakan sekarang ini adalah redistribusi aset dan reforma agraria,” teg[...]
Selengkapnya -
Mei 22 2018Terorisme Musuh Seluruh Rakyat Indonesia
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan, yang dihadapi adalah aksi terorisme yang prosesnya tidak tiba-tiba ada aksi. Prosesnya panjang, dari ada proses rekrutmen, ada proses brainwashing, proses pelatihan dan ajakan. “Sehingga ada satu ujung dari proses itu, yaitu aksi-aksi yang dilaksanakan, terorisme,” kata[...]
Selengkapnya -
Mei 21 2018Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri
Ina Parliament. Jakarta, Ketidaksinkronan data pangan nasioal bisa mengakibatkan kebijakan pemerintah di sektor pangan meleset dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Data pangan yang akurat dan jujur bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Atas dasar dari pemikiran itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah bert[...]
Selengkapnya
