Artikel
-
Jun 07 2018BPIP Jadi Badan Otonom, Seskab Ajukan Tambahan Anggaran 2019 Sebesar Rp966 Miliar
Ina Parliament. Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meminta agar anggaran Sekretariat Kabinet (Setkab) Tahun 2019 ditambah sebesar Rp966.492.082.000,00 dari pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp390.264.573.000,00. Penambahan anggaran Setkab tahun 2019 itu, menurut Seskab, diperlukan karena adanya perubahan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP) [...]
Selengkapnya -
Jun 05 2018Presiden Jokowi: Bangsa Indonesia Harus Jadi Umat Terbaik, Besar, dan Disegani
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bangsa Indonesia harus menjadi khairu ummah, umat yang terbaik dan besar, kompetitif berkemajuan, berkeadaban, dan disegani bangsa-bangsa lain. Dengan hidayah dari Alquran dan penguasaan teknologi digital, Presiden optimistis Insya Allah bangsa Indonesia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kharomah dari Allah SWT dan dit[...]
Selengkapnya -
Jun 05 2018Kebijakan Fiskal Berperan Pada Perekonomian Nasional
Ina Parliament. Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran sangat penting dalam geliat perekonomian nasional. Kedua kebijakan ini harus mampu berkoordinasi dengan baik demi tercapainya stabilitas ekonomi. Menurutnya, koordinasi kebijakan ekonomi, khususnya fiskal dan moneter menjadi isu yang sangat penting akhir-akhir ini.  “Karena, krisis[...]
Selengkapnya -
Jun 05 2018Tahun Depan, Universitas Islam Internasional Indonesia Buka 2-3 Program Studi
Ina Parliament. Depok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), di Gedung Pemancar LPP RRI Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang peletakan batu pertamanya dilakukan hari ini, bisa diselesaikan dalam kurun empat tahun. “InsyaAllah kampus sini sudah selesai semuanya, tetapi tahun depan kita berharap paling tidak dua a[...]
Selengkapnya -
Jun 05 2018Kampus Harus Bersih dari Faham Radikalisme
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengaku prihatin dengan temuan Polri atas masuknya faham radikalisme di perguruan tinggi di Indonesia. Reni meminta agar pemerintah dan pihak pengelola kampus berusaha keras untuk membersihkan kampus dari tempat persemaian faham radikalisme.  Reni menegaskan, pemerintah dan pengelola kampus harus membuat sistem yang ajegÂ[...]
Selengkapnya -
Jun 04 2018Menko Luhut: Demi stabilitas kawasan, Indonesia Hormati Hukum Internasional
Ina Parliament. Singapura, Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan sebagai negara berdaulat Indonesia tidak akan berpihak. Ia mengatakan Indonesia sangat terbuka terhadap persaingan, tetapi bukan persaingan untuk saling pamer kekuatan atau dalam arti negatif.  “Kami tidak akan berpihak, kami hanya mengacu pada hukum internasional, bekerja untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dan s[...]
Selengkapnya -
Jun 04 2018Atasi Radikalisme di Kampus, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fungsi Pembinaan
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menegaskan, pihaknya mendukung pemerintah melalui kampus masing-masing, untuk mengedepankan dan meningkatkan aspek pembinaan terhadap dosen, mahasiswa maupun pegawai yang terpapar ideologi radikalisme.  Hal ini menyusul data yang diungkap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang 7 Perguruan Tinggi Negeri (PT[...]
Selengkapnya -
Jun 04 2018Presiden Jokowi Teken Perpres, Premium Kembali Hadir di SPBU Jamali
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 24 Mei 2018, menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2018 itu ditegaskan, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin (gasoline) RON minimum [...]
Selengkapnya -
Jun 04 2018Pemerintah Harus Hati-hati Terima Pinjaman Bank Dunia
Ina Parliament. Jakarta, Bank Dunia mengucurkan pinjaman sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) kepada Pemerintah Indonesia untuk membangun sektor pariwisata. Pinjaman itu harus disikapi dengan hati-hati, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dibebani pembayaran jatuh tempo utang sangat besar.  “Pada 2018 ini saja sebesar Rp390 triliun, di 2019 mencapai sekitar[...]
Selengkapnya
