Artikel
-
Jul 25 2018KORNI siap mensukseskan Jokowi Presiden RI Periode 2019 – 2024
Ina Parliament, Jakarta : Komite Relawan Nasional Indonesia ( KORNI ) sedang menunggu keputusan mendaftarnya Ir. Joko Widodo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon Presiden RI Periode 2019 – 2024 sebagai aba – aba untuk dimulainya “ Gerakan Nasional Menangkan Jokowi Periode kedua “. Sebagai Organisasi Relawan Jokowi yang sudah empat tahun berdiri, KORNI telah memiliki perwakilan d[...]
Selengkapnya -
Jul 25 2018aBukan Hanya Gubernur, Seskab: PP No. 32/2018 Juga Atur Izin Pejabat Lain Yang Maju Capres/Cawapres
Ina Parliament, Jakarta : Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden; permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; serta cuti dalam pelaksanaan kampanye.Peraturan yang merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 201[...]
Selengkapnya -
Jul 25 2018Tiba di Yogyakarta, Presiden Jokowi Hadiri Acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
Ina Parliament, Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (25/7) pagi, tiba di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan pesawat kepresidenan, dalam rangka kunjungan kerja.Setibanya di Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY pukul 08.50 WIB, Presiden disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.Dari Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto, Presiden[...]
Selengkapnya -
Jul 24 2018Wali Kota Minta Moratorium Penerimaan CPNS Dicabut, Presiden: Sesuaikan Formasinya
Ina Parliament. Bogor, Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) mengusulkan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Sekarang ini hampir 4 tahun moratorium CPNS dan kita berharap ini segera dibuka karena banyak pegawai negeri sipil yang pensiun, contohnya untuk guru dan lain-lainnya,” tutur Ketua APEK[...]
Selengkapnya -
Jul 24 2018Presiden Tetapkan Kelompok Kerja Nasional Penguatan Kapasitas Pemimpin
Ina Parliament. Jakarta, Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia guna menghadapi perubahan pada era revolusi industri 4.0, pemerintah memandang perlu dilakukan penguatan kapasitas pemimpin Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, pada 20 Juli 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kelompok K[...]
Selengkapnya -
Jul 24 2018Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Rp149,31 Triliun
Ina Parliament. Bali, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengadakan Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Kemasyaratan (Bakohumas) di Bali, 23-25 Juli 2018. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendesa PDTT Bonivacius Prasetya Ichtiarto dalam paparan diskusi, Senin (23/7) malam, menyampaikan pendamping desa hingga saat ini sebanyak 36.384 orang. [...]
Selengkapnya -
Jul 24 2018Pemerintah Usulkan Anggaran PKH 2019 Sebesar Rp31 Triliun Untuk 10 Juta Keluarga
Ina Parliament. Bogor, Pemerintah berencana akan meningkatkan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi dua kali lipat pada tahun anggaran 2019 mendatang jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp17 triliun. “Pada tahun 2019 sudah diusulkan, sesuai arahan Bapak Presiden, anggaran untuk Program Keluarga Harapan itu ditambah jadi 2 kali lipat,” kata Menteri Sosial (Men[...]
Selengkapnya -
Jul 21 2018Inilah Pejabat Yang Harus Mengundurkan Diri Jika Maju Jadi Caleg DPR, DPRD, dan DPD
Ina Parliament, Jakarta : Dengan pertimbangan untuk menjamin keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan pada saat pelaksanaan pemilihan umum, pemerintah memandang perlu mengatur tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Atas dasar per[...]
Selengkapnya -
Jul 21 2018Inilah Tata Cara Pengunduran Diri Pejabat Yang Maju Menjadi Capres/Cawapres
Ina parliament, Jakarta : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 menyebutkan, pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta umum atau gabungan partai politik sebagai Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres) harus mengundurkan dari jabatannya.“Kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimp[...]
Selengkapnya
