Artikel
-
Sep 22 2020Komisi II Setujui Anggaran Kemendagri, DKPP dan BNPP Tahun 2021
Ina Parliament Jakarta : Komisi II DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021 sebesar Rp 3,204 triliun termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 17,3 miliar. Memimpin rapat kerja, Ketua Komisi II DPR RI Achmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, anggaran yang sudah disetujui tersebut akan ditetapkan sebagai Pagu Defi[...]
Selengkapnya -
Sep 22 2020Kapolri Terbitkan Maklumat Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada Serentak Tahun 2020
Ina Parliament Jakarta : Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Idham Azis, menerbitkan Maklumat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.Maklumat Kapolri bernomor Mak/3/IX/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.“Jadi pada hari ini, pak Kapolri kel[...]
Selengkapnya -
Sep 22 2020Miliki Peran Strategis, Presiden Minta Percepat Proyek Nasional Patimban
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap adanya percepatan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, karena memiliki peran yang penting dan strategis dalam pertumbuhan serta perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Barat. ”Dikembangkan saling mengisi dengan Tanjung Priok, komplementer bukan kompetitor,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengen[...]
Selengkapnya -
Sep 21 2020Kapolda Jatim Pimpin Operasi Yustisi: 1.350 Masyarakat “Terjaring” Penegakan Hukum Prokes
Ina Parliament Jatim : Kapolda Jatim Irjen Dr M Fadil Imran MSi didampingi Waka Polda Jatim Brigjen Slamet HS dan Kabid Humas Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu malam minggu (19/9/2020) pimpin pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Prokes) yang berlangsung di Taman Mundu dan Jembatan Suramadu, Kota Surabaya.Bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan diberik[...]
Selengkapnya -
Sep 21 2020Kapolres OKU Timur Ajak Anggota Untuk Lebih Bersyukur
Ina Parliament Jakarta : OKU Timur, pada hari senin (21/09) dihalaman Mapolres OKU Timur telah dilaksanakan kegiatan apel pagi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh AKBP Dalizon S.I.K.,M.H selaku Kapolres OKU Timur.Dengan tetap mempedomani protokol kesehatan kegiatan apel ini diikuti oleh sebagian PJU Polres OKU Timur, Para Kasat, Perwira, Bintara serta ASN Polri. “sesuai dengan surat te[...]
Selengkapnya -
Sep 21 2020Jateng Terdepan dalam Penyaluran Subsidi KUR
Ina Parliament Jakarta : Terbitnya Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Nomor 8 Tahun 2020, telah memberikan perlakuan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perlakuan khusus tersebut antara lain berupa pemberian tambahan subsidi bunga 6 persen untuk 3 bulan pertama dan 3 persen untuk di 3 bulan kedua sejak April[...]
Selengkapnya -
Sep 21 2020Komisi VII Pantau Progres Pembangunan PLTU Cirebon Power
Ina Parliament Jakarta : Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI memastikan dan memantau perkembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit II PT. Cirebon Electric Power yang sedang berjalan. Dalam kunjungan ke Cirebon itu, didapati progres pembangunan PLTU sudah mencapai 85 persen dari target yang ditentukan. “Tentunya kami ingin melihat perkembangan dan juga pengembang[...]
Selengkapnya -
Sep 18 2020Bahas Satgas Nusantara, Wakapolda Maluku Ikuti Video Conference Bersama Mabes Polri
Ina Parliament Jakarta : Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol. Drs. Jan de Fretes, M.M., mengikuti Video Conference (Vicon) Satgas Nusantara bertempat di Rupattama Polda Maluku, Jumat (18/09/2020).Mendampingi Wakapolda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Drs. M. Roem Ohoirat, Dir Binmas Polda Maluku Kombes Pol Andy Ervyn, S.I.K, M.H Dihadiri Dir Reskrimsus Polda Maluku Kom[...]
Selengkapnya -
Sep 18 2020UU BUMN Butuh Penyegaran
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilatarbelakangi oleh eksistensi dari UU BUMN yang sudah ada sejak 17 tahun lalu. Sehingga menurutnya berdasarkan kesepakatan bersama dari Komisi VI, UU ini membutuhkan penyegaran. Hal tersebut disampaikannya ketika memimp[...]
Selengkapnya
