Artikel
-
Feb 15 2021Perlu Narasi Baru untuk Hidupkan Pancasila
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menyampaikan, literasi dan narasi dari nilai-nilai kebangsaan sangat penting untuk dihidupkan kembali. Narasi kebangsaan, saat ini dirasakan Willy semakin kering dari praktik bernegara. Kenyataan tersebut menjadi permasalahan yang dirasakan oleh banyak kalangan untuk dihidupkan kembali. "Kita sudah terlalu lama me[...]
Selengkapnya -
Feb 15 2021Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Andi Samsan Nganro Sebagai Wakil Ketua MA
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Andi Samsan Nganro sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Senin (15/2/2021), di Istana Negara, Jakarta.Pengangkatan Andi Samsan Nganro sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Ketua Muda P[...]
Selengkapnya -
Feb 15 2021Presiden Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara dan Sulut Masa Jabatan 2021-2024
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Zainal Arifin Paliwang dan Yansen T.P. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) serta Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw sebagai Gubernur dan Wagub Sulawesi Utara (Sulut), Senin (15/02/2021) pagi, di Istana Negara, Jakarta.Sebelum pelaksanaan upacara pelantikan, Presiden terlebih dahulu meny[...]
Selengkapnya -
Feb 12 2021Kapolri Beri Reward Dua Anggota Polda Sulsel Sekolah Inspektur Polisi
Ina Parliament Jakarta : Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada anggota Bhabinkamtibmas Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Bripka Gunawan atas kesetiannya di program Balla Ewako. Penghargaan juga diberikan kepada anggota Polres Sinjai Brigpol Ilham Nur atas inisiatifnya mendirikan Perpustakaan Keliling.Atas dedikasinya, kedua personel Polri tersebut[...]
Selengkapnya -
Feb 12 2021Pembahasan Revisi Otsus Papua Tidak Boleh Parsial
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Papua, Willem Wandik menilai rencana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua perlu dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Pasalnya dalam perjalanannya selama 21 tahun, ia memandang Otsus Papua justru seakan-akan tidak memiliki roh, nyawa dan marwah. Willem mengingatkan hadirnya [...]
Selengkapnya -
Feb 12 2021Pemerintah Percepat Pembangunan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang untuk Dukung Produktivitas Pertanian di NTT.
Ina Parliament Jakarta : Setelah pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang yang selesai pada tahun 2018 dan Rotiklot di Kabupaten Belu pada tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menggenjot pembangunan Bendungan Manikin yang juga diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan irigasi pertanian masyarakat di Kabupaten Kupang. Pelaksa[...]
Selengkapnya -
Feb 12 2021Menko Perekonomian: Relaksasi PPnBM Geliatkan Industri Otomotif dan Ekonomi Nasional.
Ina Parliament Jakarta : Dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong industri manufaktur, karena kontribusinya sektor ini ke PDB yang sebesar 19,88 persen. Industri otomotif merupakan salah satu sektor manufaktur yang terkena dampak pandemi COVID-19 paling besar. Untuk meningkatkan pembelian dan produks[...]
Selengkapnya -
Feb 11 2021Kapolri Lepas 40.366 Bhabinkamtibmas Sebagai Tracer Penyebaran Covid-19Kapolri Lepas 40.366 Bhabinkamtibmas Sebagai Tracer Penyebaran Covid-19
Ina Parliament Jakarta : Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyebar lebih dari 40 ribu personel Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.“Setidaknya ada 40.366 personel Bhabinkamtimbas yang sudah disiapkan untuk bertindak sebagai tracer sebagai 7 langkah deteksi dini dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19,” jelas Kapolri Jenderal Pol Listyo[...]
Selengkapnya -
Feb 11 2021BPJS Ketenagakerjaan Harus Diawasi Secara Intensif
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi X DPR RI Obon Tabroni menyoroti isu publik mengenai adanya indikasi korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp 43 triliun. Menurutnya, lembaga tersebut saat ini mengelola anggaran buruh yang sangat besar sejumlah sekitar Rp 400 triliun, sehingga ia meminta agar ada pengawasan intensif terhadap BPJS Ketenagakerjaan. "Har[...]
Selengkapnya
