Aktivitas Kedewanan Harus Terpublikasi Dengan Baik

Ina Parliament jakarta : Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, Pimpinan DPR RI menginginkan agar seluruh aktifitas kedewanan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Oleh karenanya pihak kesetjenan akan terus mengupayakan pola komunikasi kepada masyarakat agar sesuai harapan pimpinan dewan. Kegiatan kedewanan saat ini sangat banyak, mulai dari pembahasan undang-undang, anggaran, hingga kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Selama kegiatan-kegiatan itu tidak diketahui oleh masyarakat luas. Kedepan, kami akan mencari terobosan supaya informasi-informasi tersebut bisa mudah diakses oleh masyarakat sehingga berbagai kegiatan dewan ini bisa diketahui secara jelas dan komunikasi itu terjalin. Saya kira ini bagian dari konsep parlemen modern yang kedepannya harus kita capai dengan baik,” katanya usai memimpin Rapat Koordinasi Setjen dan BK DPR RI dalam menyusun strategi komunikasi DPR RI, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Imdra menambahkan, banyak pembahasan-pembahasan dalam rapat DPR RI yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti upaya Komisi VIII DPR RI memperjuangkan agar biaya haji dapat terjangkau oleh masyarakat, namun tidak terpublikasi dengan baik. Menurutnya hal-hal semacam perlu melibatkan pengguna media sosial atau netizen yang pro terhadap DPR RI, untuk turut serta menyampaikan peran kerja DPR RI.

“Itu adalah bagian dari terobosan untuk memperjelas fungsi dewan dari aspek pengawasan, anggaran, dan legislasi yang sedang dipacu oleh pimpinan dewan. Informasi-informasi semacam itu nanti segmen nya harus kita perkuat melalui informasi-informasi digitalyang menampung berbagai macam konten. Kita perlu merumuskan aspek kreatifnya atau aspek kreasinya,” tuturnya sembari menilai perkembangan teknologi sangat pesat, dimana orang sudah mulai beralih ke media antimainstream.

Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari mengatakan, yang terpenting dalam sebuah komunikasi adalah memonitoring isu publik sebagai dasar dari sebuah data yang akan dikajikan ke publik sebagai sikap DPR RI. Karena ruang lingkup DPR RI adalah persidangan, sehingga perlunya isu publik juga dimunculkan dalam setiap persidangan. Itulah yang menjadi peran dari Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI.

“Tapi bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan itu kepada masyarakat, dan masyarakat dapat lebih mengetahui tentang DPR RI? Inilah peranan dari Biro Pemberitaan Parlemen yang terus menurus harus memperbaiki dan harus merestorasi dirinya, bahkan juga harus merenovasi, menata ulang publikasi seluruh kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab dari Biro Pemberitaan Parlemen,” ungkapnya.

Terakhir, Hani sapaan akrabnya, melanjutkan bahwa sebagai upaya evaluasi Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dalam memberikan informasi kepada publik, salah satunya dengan menghadirkan buzzer yang dapat turut membantu meningkatkan citra positif DPR RI lewat publikasi persidangan DPR RI yang tidak terlepas dalam memperjuangkan hak rakyat. (Humas)