Artikel
-
Sep 30 2021Pimpinan Dewan Terima Surat Pergantian Wakil Ketua DPR
Ina Parliament Jakarta Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima nama pengganti Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam). Surat permohonan nama pengganti Azis disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Airlangga menyampaikan surat pergantian nama Wakil Ketua DPR dari unsur Golkar d[...]
Selengkapnya -
Sep 30 2021Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Minta Sinkronisasi Data Antara Pusat dan Daerah .
Ina Parliament Jabar Saat ini terdapat tujuh provinsi yang menjadi prioritas pemerintah di dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). “Kalau untuk anggaran[...]
Selengkapnya -
Sep 30 2021La Nyala Mataliti Arah Perjalanan Bangsa dan Urgensi Amandemen ke-5
Ina Parliament Sumedang Di hadapan para Raja dan Sultan Nusantara yang menghadiri Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) I di Keraton Sumedang Larang, Jawa Barat, Rabu (29/9/2021), Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memaparkan urgensi dilakukannya amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut LaNyalla, yang juga Dewan Pembina Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Undang-Undang Dasa[...]
Selengkapnya -
Sep 30 2021MODEL PERADABAN INDONESIA dan TALIBAN.
Ina Parliament Jakarta Sikap Indonesia tentang Afghanistan masih ditunggu oleh Dunia Internaisonal, khususnya Dunia Islam. Peran historis Indonesia sangat dinanti. Akan tetapi, Indonesia memilih untuk berhati-hati dan tidak agresif seperti negara-negara adidaya dan adikuasa. Berikut adalah wawancara Islam Al Mansi, jurnalis situs kajian thereference-paris.com dengan Guru Besar Filsafat Intelijen[...]
Selengkapnya -
Sep 22 2021Raker DPD RI dengan Menkominfo Bahas Transformasi Digital Di Daerah
Ina Parliament Jakarta Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri komunikasi dan informatika dengan pokok bahasan perkembangan teknologi informasi dan internet di daerah, Selasa, 21 September 2021. Hadir Menteri Komunikasi dan informasi Johnny G. Plate, didampingi Sekjen kemenkominfo beserta jajarannya. Rapat Kerja ini dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, dipimpin o[...]
Selengkapnya -
Sep 22 2021Rapat Kerja DPD RI dan Menteri ATR/BPN RI Evaluasi Konflik Pertanahan di Daerah dan Reforma Agraria
Ina Parliament Jakarta Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih di daerah-daerah.Komite I juga mendesak Kementerian ATR/BPN RI mengoptimalkan keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk melakukan harmonisasi regulasi antar kementerian/lembaga yan[...]
Selengkapnya -
Sep 15 2021Komisi XI Dukung Komitmen BI Sokong Akselerasi Pemulihan Ekonomi
Ina Parliament Jakarta Komisi XI DPR RI mengapresiasi dan mendukung komitmen Bank Indonesia (BI) dalam kaitannya terhadap pembiayaan APBN. Sehingga dukungan itu akan mampu menyokong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito menerangkan, pihaknya turut mendorong BI agar mengambil langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah yang efektif. "BI juga[...]
Selengkapnya -
Agu 31 2021Kunjungan ke Cirebon dan Kuningan, Presiden Akan Tinjau Vaksinasi Hingga Resmikan Bendungan.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka kunjungan kerja, Selasa (31/08/2021). Melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan terbatas lepas landas menuju Kota Cirebon dengan menggunakan Pesawat Khusus ATR 72-600 sekitar pukul 07.30 WIB. Setibanya di Bandar Udara Ca[...]
Selengkapnya -
Agu 24 2021DINASTI KEKUASAAN DI SELURUH PROVINSI BANTEN
Ina Parliament Jakarta Sejak berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2000 akibat Pemekaran Daerah yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, dinamika politik di Banten sangat kental dengan Politik Dinasti yang berkepanjangan. Pada pertengahan tahun 2020, Ketua MPR – RI Bambang Soesatyo menyebutkan ada 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik sehingga rawan korupsi, menyikap[...]
Selengkapnya
