Artikel
-
Mei 11 2021Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal
Ina Parliament Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan. Dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. "Saya kira, rencana insentif pajak terhadap ritel dan pariwisata untuk menggaet wisatawan man[...]
Selengkapnya -
Mei 07 2021DPR Komitmen Cermati Kapasitas Fiskal dan Realisasi Anggaran 2021
Ina Parliament Jakarta Pandemi Covid-19 menyisakan tugas besar untuk memulihkan ekonomi di Indonesia. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dinilai mampu menjadi solusi untuk mengakhiri tekanan luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi negeri. Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6[...]
Selengkapnya -
Mei 04 2021Anggaran Verivali Pemutakhiran DTKS Belum Memadai
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat mengungkapkan, permasalahan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan. Anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan verivali DTKS seringkali tidak memasukkan perhitungan medan dan jarak[...]
Selengkapnya -
Mei 03 2021Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Buruh Pasca Disahkan UU Ciptaker
Ina Parliament Jakarta Pada momentum Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperhatikan nasib buruh pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipataker). "Selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja atau buruh Indonesia di manapun berada. Mari maknai momentum ini untuk [...]
Selengkapnya -
Mei 01 2021Peringatan Hari Buruh, Puan Pastikan DPR Serap Aspirasi Pekerja
Ina Parliament Jakarta : Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menjelaskan, DPR RI konsisten mengutamakan dan memperjuangkan aspirasi buruh. Salah satunya dengan mendorong pemerintah melibatkan kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Di antaranya pembahasan mengenai upah, hubungan kerja dan jaminan saat kehilangan pekerjaan, serta tenaga kerja asing[...]
Selengkapnya -
Apr 28 2021Empat Belas Peserta Lulus Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Kabinet
Ina Parliament Jakarta : Sebanyak empat belas peserta dinyatakan lulus Seleksi Administrasi untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab) dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu Seleksi Penulisan Makalah.Hal tersebut disampaikan Deputi Sekretaris Kabinet (Seskab) Bidang Administrasi Farid Utomo selaku Ketua Panitia [...]
Selengkapnya -
Apr 25 2021Pemuda Harus Ambil Bagian Merajut Asa Demi Pembangunan Inklusif
Ina Parliament Jakarta : Saat ini roda pembangunan di Indonesia masih terganjal berbagai persoalan ketimpangan yang sangat kompleks dan saling berkaitan. Ketimpangan yang terjadi pun tidak hanya sebatas perbedaan berdasarkan kewilayahan saja, seperti antara Jawa dengan luar Jawa, melainkan juga menyangkut kesenjangan dalam berbagai aspek seperti ekonomi dan keuangan, pendidikan, serta sosial dan [...]
Selengkapnya -
Apr 25 2021Di Forum ASEAN, Presiden Jokowi Suarakan Penghentian Kekerasan di Myanmar
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting yang berlangsung di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/04/2021. Pertemuan tersebut membahas mengenai upaya bersama ASEAN untuk dapat membantu Myanmar keluar dari situasi krisis saat ini.Saat menyampaikan pandangannya di dalam forum tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kekerasan di Myanmar harus [...]
Selengkapnya -
Apr 19 2021BUMN Harus Lakukan Akselerasi Kesiapan Pemindahan IKN
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dibutuhkan konsolidasi secara koprehensif dengan berbagai intitusi dan kalangan. Terlebih lagi bagi BUMN, menurutnya perusahaan milih negara ini harus melakukan akselerasi kesiapan pemindahan IKN ke Kaltim. Baik kesiapan infrastruktur dasar dan penunjan[...]
Selengkapnya
