Artikel
-
Feb 13 2020Ingin Lindungi 260 Juta Penduduk, Presiden Tegaskan Pemerintah Tidak Berencana Pulangkan ISIS Eks-WNI
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan utamanya terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang ISIS eks warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri. ”Dan oleh sebab itu, kemarin juga yang kedua saya perintahkan agar diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana; nama dan siapa, ber[...]
Selengkapnya -
Feb 13 2020Presiden Jokowi Ingin Bakamla Jadi Embrio ‘Indonesian Coast Guard’
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap ke depan Badan Keamanan Laut (Bakamla) itu menjadi embrio coast guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut kewenangan hanya Bakamla. ”Jadi Bakamla itu kayak Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar semuanya bisa ada harmonisasi. Kemudian, saya juga[...]
Selengkapnya -
Feb 12 2020Beri Rasa Aman 267 Juta Rakyat, Menko Polhukam: Pemerintah Tidak Berencana Pulangkan Teroris Lintas Batas
Ina Parliament Jakarta : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan bahwa jumlah teroris lintas batas, Foreign Terrorist Fighters (FTF), per hari ini 689 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Suriah, Turki, dan beberapa negara lain. “Keputusan rapat tadi, pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru t[...]
Selengkapnya -
Feb 06 2020Larang Eks ISIS Pulang ke Indonesia Tak Langgar HAM
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi I DPR RI Hasanuddin menilai bahwa larangan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan eks ISIS tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebaliknya, pemulangan 660 WNI yang diduga menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF) ini berpotensi menjadi ancaman terorisme baru di Indonesia. “Bila Pemerintah mengakomodasi eks ISIS pulang ke Indonesia itu[...]
Selengkapnya -
Jan 27 2020Bertolak ke Surabaya, Presiden Akan Pimpin Ratas dan Tinjau Kapal Selam Alugoro
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Senin (27/1), dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.15 WIB, bertolak menuju Surabaya, Provinsi Jawa Timur, guna melakukan kunjungan kerja. Setibanya di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Presiden akan langsung menuju PT PAL Indonesia (Persero) di Kota Surabaya dan diagendakan untuk [...]
Selengkapnya -
Jan 21 2020BKO Brimob Polda Bali Tiba Kembali di Pulau Dewata Setelah Enam Bulan di Papua
Ina Parliament Jakarta : Ratusan personel Brigade Mobil (Brimob) Polda Bali, yang dipimpin (Komandan Kompi) Danki Penugasan Akp I Putu Suarmadi, S.H.,MH. kembali pulang ke tanah Dewata setelah enam bulan penugasan dalam tim pengamanan PT freeport indonesia Satgas Amole 2019. Disambut dengan Apel penyambutan pasukan dipimpin langsung Dansat Brimob Polda Bali Kombespol Ardiansyah Daulay, S.I.K.[...]
Selengkapnya -
Jan 10 2020DPR Imbau WNI di Iran Lebih Waspada
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan imbauannya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Iran, untuk lebih waspada dan berhati-hati. Hal ini disampaikan menyusul kian memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, pasca terbunuhnya Jenderal Iran Qasem Soleimani. “Kita imbau kepada warga negara kita di Iran untuk lebih meningkatkan was[...]
Selengkapnya -
Jan 06 2020Pelanggaran di ZEE, Pemerintah Diminta Tegas
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah melakukan tindakan nyata di lapangan dengan yang tegas, terarah dan terukur terhadap siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia. "Saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard Tiongkok yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3[...]
Selengkapnya -
Jan 06 2020Natuna Merupakan Wilayah Kedaulatan NKRI
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan Indonesia memiliki hak berdaulat atas perairan Natuna berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang diakui dunia. Untuk itu negara manapun harus menghormati kedaulatan NKRI termasuk China. "Natuna kedaulatan NKRI. Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari pers[...]
Selengkapnya
