Sri Mulyani: “APBN Uang Rakyat, Harus Kembali Kepada Rakyat”

Ina Parliament. Jakarta,

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah selalu berkomitmen untuk mengelola APBN dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tiap tahun agar terus mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan LKPP (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium BPK RI pada Rabu (28/03).

"APBN adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bermanfaat bagi rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan tidak boleh tercederai oleh penyelewengan atau korupsi. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat," tutup Menkeu. Pada kesempatan itu, Menkeu menjelaskan, nilai aset tahun 2017 meningkat hingga mencapai Rp 7.807,5 triliun.

"Kenaikan nilai aset menunjukkan, belanja negara tidak hanya digunakan untuk mendukung belanja operasional tapi juga telah menghasilkan aset yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan, pinjaman tetap dapat dikendalikan, sehingga Pemerintah mampu menjaga rasio utang tetap berada di tingkat yang aman, yaitu 29,4% terhadap PDB. Capaian rasio utang tahun 2017 merupakan indikator bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menggunakan utang sebagai instrumen keuangan dan sumber pembiayaan.

"Utang bukan hanya sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN, namun juga sebagai instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia," ungkapnya. (Hans)