Menko Polhukam: Industri Baja Berperan Menjaga Ketahanan Nasional

Ina Parliament. Jakarta,

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan industri baja di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Karena infrastruktur juga berperan untuk menjaga ketahanan nasional di tengah ancaman keamanan yang bersifat multidimensional.

“Kita jadi rawan. Oleh karena itu, kebijakan Presiden tepat, kita membangun dari pinggiran untuk menembus daerah-daerah terisolasi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat membuka acara Temu Usaha Nasional Industri Baja dan Jasa Konstruksi Indonesia 2018 yang digelar oleh Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia (AMBI) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/4).

Berdasarkan laporan yang diterima, Menko Polhukam mengatakan, industri baja di Indonesia cukup kuat untuk menunjang kebutuhan dalam negeri. Namun saat ini, Indonesia juga sedang kebanjiran produk luar negeri, khususnya baja dari produksi China. Apalagi ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan biaya masuk yang tinggi terhadap produksi baja pada bulan Maret lalu.

“Tentunya ini salah satu bahan pembicaraan masyarakat baja Indonesia bagaimana menghadapi ini. Sebab kalau nanti produksi baja Indonesia tersingkir di rumah sendiri tentu akan sangat mempengaruhi produksi nasional, mempengaruhi pembiayaan konstruksi yang ada di Indonesia, dan sebagainya,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Menko Polhukam juga berharap agara AMBI dapat membantu pemerintah dalam membangkitkan industri baja dalam negeri. Menurutnya, ekspor dan impor harus seimbang atau jika memungkin ekspornya harus lebih ditingkatkan.

Selain itu, Menko Polhukam juga memastikan bahwa sektor industri baja nasional telah menjadi salah satu prioritas nasional. Sehingga industri baja nasional diharapkan bisa mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan bijak.

“Saya sarankan pertemuan ini langsung masuk pada permasalahan yang ada, sehingga output nya adalah gagarasan yang nyata, realistis dan rasional agar bisa ditangkap pemerintah untuk dijadikan kebijakan baru yang dapat menguntungkan semua pihak,” kata Menko Polhukam Wiranto.(Harold)