LKPP 2019 Raih WTP, Cermin Kesungguhan dan Komitmen Pemerintah

Ina Parliament Jakarta : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan apresiasi atas capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bagi Fraksi PPP pencapaian tersebut mencerminkan adanya kesungguhan dan komitmen pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan standar akuntansi pemerintah.

“Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan pemerintah mampu mempertahankan prestasi tersebut dan bisa mendorong agar laporan keuangan pemerintah daerah juga memperoleh kemajuan serupa,” ujar Anggota Fraksi PPP Sy. Anas Thahir saat membacakan pandangan fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun 2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Untuk menyempurnakan kemajuan LKPP memperoleh opini WTP, lanjut Anas, Fraksi PPP juga mengharapkan agar kepatuhan dan tata kelola keuangan pemerintah tidak hanya dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, tapi juga bagaimana agar transaksi penggunaan anggaran negara tidak ada yang mencurigakan dan secara keseluruhan bersih dan bebas dari penyimpangan serta korupsi.

“Selain itu, pencapaian opini WTP untuk tahun 2019 masih menyisakan sejumlah lembaga atau instansi pemerintah yang belum memperoleh opini WTP. Ini adalah tantangan yang harus dijawab pada tahun mendatang,” tegas politisi dapil Jawa Timur III itu.

Untuk memperbaiki kinerja pertanggungjawaban dan pelaksanaan keuangan negara pada tahun mendatang, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dan optimal dalam memanfaatkan sumber daya lembaga dan instansi bagi perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah, negara atau lembaga khususnya bagi instansi yang belum memperoleh opini WTP.

“Sumber daya yang ada perlu ditingkatkan peran dan kualitasnya, terutama aparat pengawasan internal melalui pembinaan dan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran,” tukas Anas.

Terhadap sejumlah temuan yang telah dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPP tahun 2019, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut. “Selanjutnya Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim partai Persatuan Pembangunan mengatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun 2019,” pungkas Anas. (Humas)