Komisi VII Dukung Adanya Regulasi Pendorong Perkembangan Industri Baterai

Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menyatakan Komisi VII mendukung dibuatnya regulasi dan kebijakan yang mampu mendorong perkembangan industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia, serta mendorong regulasi dan kebijakan penguatan riset dan pengembangan baterai dalam rangka penguasaan teknologi industri baterai.

"Komisi VII mendukung sepenuhnya dan mendesak Menteri ESDM agar mendukung dari sisi kebijakan, dan anggaran bila memungkinkan. Jadi ini harus jalan, dan kita dukung sepenuhnya," kata Ramson dalam Rapat Panja Minerba Komisi VII DPR RI yang membahas industri baterai kendaraan listrik dengan para mitra kerja terkait di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Namun demikian harus bisa dilakukan antisipasi terhadap proyeksi dari Kementerian ESDM bahwa pada tahun 2030, ada sekitar 13 juta lebih unit kendaraan bermotor listrik yang akan di produksi. "Malah seharusnya jauh lebih besar. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua para elite menengah bangsa ini," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Proyek Electric Vehicle Battery Nasional menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem industri baterai listrik secara terintegrasi dari hulu hingga hilir memiliki nilai investasi besar mencapai 13 sampai 17 miliar dollar AS dengan risiko teknologi yang tinggi serta pasar yang bergantung pada OEM.

Teknologi baterai yang dipakai masih tergantung pada pemain global baterai dan secara offtaker, sementara Indonesia belum memiliki pengalaman memadai dalam membangun industri baterai listrik.

Untuk itu Tim Percepatan mengharapkan dukungan dari Komisi VII DPR RI untuk mendorong regulasi dan kebijakan yang mampu mendukung perkembangan industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia, serta mendorong regulasi dan kebijakan penguatan riset dan pengembangan baterai dalam rangka penguasaan teknologi industri baterai. Terutama kemungkinan pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri.

Komisi VII juga diharapkan mendukung adanya upaya untuk memperbaiki sistem pengenaan perpajakan untuk kendaraan listrik berbasis baterai agar bisa lebih bersaing dari ICE, sehingga akan berdampak pada penggunaan baterai dalam negeri.

Dalam kesempatan yang sama, pihak PLN memohon dukungan kepada Komisi VII DPR RI dalam pengembangan program infrastruktur, kemudahan akses pendanaan dalam membangun infrastruktur EV. Selain itu diharapkan pula dukungan pada implementasi aplikasi charge-in PLN sebagai platform EV Indonesia, serta dukungan terhadap penggunaan EV sebagai kendaraan dinas. (Humas)