Ketua DPR: Stabilitas Negara Tetap Kondusif

Ina Parliament, Jakarta : Stabilitas negara di tengah kontestasi politik saat ini tetap kondusif.  Tensi berkompetisi di masa kampanye memang tinggi. Bahkan, resistensi konflik bisa saja terjadi. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai TNI dan Polri sudah mampu mengendalikannya dengan baik. Menurutnya, TNI, Polri, dan semua unsur penegak hukum mengelola aspek keamanan dan ketertiban umum dengan sangat baik.

“Masyarakat tidak perlu cemas menyikapi gerakan-gerakan yang provokatif maupun pernyataan-pernyataan yang cenderung menakut-nakuti,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (3/12/2018).

Sementara aktivitas pemerintahan dan parlemen juga tetap mampu bekerja fokus pada tugas-tugas kenegaraan maupun kegiatan pembangunan. Ini jadi bukti bahwa Indonesia sangat stabil dan kondusif. “Tidak ada kepanikan atau kemarahan dari pemerintah, kendati penghinaan dan upaya pembunuhan karakter yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo nyaris tak berkesudahan,” pandang Bamsoet.

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, TNI, Polri, pemerintah, begitu juga DPR RI sudah memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 akan berlangsung aman dan damai. Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tetap menjadi agenda demokrasi yang membahagiakan, sekaligus menjadi ruang bagi semua komponen masyarakat melaksanakan kedaulatannya.

“Ada upaya untuk mengeskalasi tensi politik dengan sejumlah gerakan, pernyataan provokatif hingga penghinaan kepada Presiden RI. Namun, masyarakat hendaknya tidak terpancing atau cemas, karena segala sesuatunya bisa dikelola sebagaimana mestinya oleh aparat keamanan dan penegak hukum,” imbuh legislator dapil Jateng VII itu.

Untuk menyejukkan suasana, sebagai Ketua DPR RI, Bamsoet mendorong semua kekuatan politik mampu menahan diri. Berkampanye bisa sambil menyuarakan kritik kepada pemerintah. Namun, jangan sampai kebebasan mengemukakan pendapat itu disalahgunakan dengan melancarkan penghinaan kepada bangsa dan negara, menghina lambang negara, atau memprovokasi publik.

“Yang harus dikedepankan dalam Pileg dan Pilpres 2019 kali ini adalah program-program yang realistis dan solutif. Para politisi diharapkan bisa menjadi panutan, sehingga etika dan moral berpolitik bisa dijunjung tinggi,” ajak mantan Ketua Komisi III DPR RI itu. (Humas DPR-RI)