Kemenag, Kemenkes, serta BKKBN Sepakat Perkuat Kesehatan Madrasah dan Pesantren

Ina Parliament Jakarta : Kementerian Agama menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di JI Expo Convention Center, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (19/2). Nota Kesepahaman yang dibuat terkait tentang Pembangunan Kesehatan, Penguatan Program Kesehatan di Madrasah, serta pesantren dan calon pengantin (catin) turut dihadiri Menko PMK Muhajir Effendy. Penandatanganan nota kesepahaman ini juga disaksikan seluruh kepala dinas kesehatan tingkat provinsi, Kabupaten/kota serta Direktur rumah sakit pemerintah di Indonesia dan peserta Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2020. “Selamat melaksanakan rapat kerja mudah-mudahan bisa melahirkan keputusan strategis untuk kepentingan bangsa ini khususnya di bidang pembangunan kesehatan nasional,” kata Muhajir. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agusputranto menyatakan Rakerkesnas 2020 ini merupakan momen yang baik untuk menyusun strategi serta merumuskan program prioritas pada tahun 2020. Dalam mendukung lima program prioritas kerja Presiden Jokowi – Ma’ruf Amin lanjutnya dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar kementerian/lembaga, pemda, swasta, dan stakeholder lainnya. “Terutama dalam pembangunan SDM lewat isu strategis di antaranya penurunan angka stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak dan penguatan pelayanan kesehatan,” ujar Menkes. “Dibutuhkan kolaborasi Kemenag bersama Kemendikbud, Kemen PPA dan BKKBN melalui Intervensi peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga dan masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan koordinasi dan sinergi lintas kementerian di antaranya pemberdayaan perempuan dan wajib belajar 12 tahun, pencegahan pernikahan anak, peningkatan peran tokoh masyarakat dan agama serta peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin. Rakerkesnas 2020 juga dihadiri sejumlah Menteri Indonesia Maju dan pimpinan lembaga negara diantaranya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Desa dan PDT Abdul Halim Iskandar, Ketua KPU Arief Budiman, Komisi IX DPR RI, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (Humas)