Jawaban Presiden Jokowi Soal Isu PKI, Antek Asing, dan Harga Bahan Pokok Naik

Ina Parliament. Jakarta,

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keprihatinannya, sekarang ini muncul isu-isu yang menurutnya tidak mencerdaskan rakyat, tidak mematangkan masyarakat dalam berdemokrasi.

“Ini bisa memecah kita, kalau kita nggak segera kembali kepada rel bahwa pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden itu akan ada terus setiap 5 tahun,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XX Tahun 2018 Wanita Katolik Indonesia (WKRI), di Magnolia Grand Ballroom Hotel Grand Mercure, Superblok Mega Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/10) pagi.

Kepala Negara menunjuk contoh isu yang menyebut dirinya simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal PKI dibubarkan tahun 1965-1966, saat dirinya masih berumur 4 tahun. Juga ada dalam media sosial gambar dirinya disamping Aidit, tokoh PKI yang sedang berpidato tahun 1955. “Saya cek pidato tahun berapa sih? Tahun 1955, saya lahir saja belum, kok sudah ada di dekatnya ini,” kata Kepala Negara dengan nada bertanya.

Namun, menurut Presiden, banyak yang percaya dengan isu-isu itu. Bahkan ada survei 6 persen atau 9 juta lebih yang percaya. Inilah yang membuat Kepala Negara bertanya, yang pintar itu yang membuat gambar atau yang nggak bener yang percaya. “Saya heran kok gambarnya ya persis saya gitu, di dekatnya lagi kok persis. Aduh yang namanya media sosial ini memang nakal-nakal,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menunjuk isu lain yang dikembangkan melalui media sosial, yang menuduhnya sebagai antek asing. Menuduhnya langsung.  Presiden justru mempertanyakan antek asing yang mana? Presiden memberi contoh, misalnya Blok Mahakam yang dulunya dikelola oleh Perancis dan Jepang, sudah 100 persen ia serahkan kepada Pertamina, sejak 2015. Lalu Blok Rokan, Chevron sudah 100 persen dimenangkan oleh Pertamina.

Freeport yang 40 tahun Indonesia hanya diberi 9,3 persen, menurut Presiden, negoisasi sudah 4 tahun, sudah head of agreement, sudah Sales & Purchase Agreement. “Kita bisa mendapatkan 51 persen sudah mayoritas. Tapi nggak mudah melakukan ini, baik tekanan politik, baik tekanan kanan kiri,”ungkap Presiden seraya menambahkan, kalau kepengen gampang ya sudah sehari saja selesai, tanda tangan, 9 persen, sudah, rampung, enggak ada tekanan apa-apa.

Tapi Presiden menegaskan, bukan itu yang kita inginkan, tapi National Interest kita, kepentingan nasional kita. “Kok enggak ada yang demo waktu kita dapat 100 persen,  dapat 51 persen? Demo mendukung gitu loh. Demo mendukung kok enggak ada. Kalau antek asing, antek asing ramainya kaya gitu,” ucap Presiden Jokowi.

Sementara yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, TKA, katanya ada 10 juta tenaga kerja dari Tiongkok membanjiri Indonesia. Presiden mengakui, isu-isu seperti ini banyak dipercayai. Padahal, lanjut Presiden, tenaga kerja asing yang ada di Indonesia paling 80.000-an semuanya. Yang dari Tiongkok itu kurang lebih 24.000. Sementara tenaga kerja Indonesia yang ada di Tiongkok, di China, itu malah 80.000 lebih.

“Jadi di sana malah antek Indonesia, kalau ngomongnya antek-antekan. Jangan seperti itulah, negara-negara lain juga menerima kok tenaga kerja asing, dalam rangka memperbaiki SDM yang ada di negaranya,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden juga menunjukkan data, tenaga kerja asing di Indonesia tidak sampai 1 persen. Ia membandingkan dengan Uni Emirat Arab (UEA) 80 persen. Arab Saudi 33 persen, Brunei 32 persen, Singapura ada 24 persen, Malaysia 5 persen, sementara Indonesia 0,03 persen. “Satu persen saja enggak ada kok diramaikan. Jutaan dari mana? Kalau kita ini kan gampang sekali. Tanya imigrasi sudah kelihatan,” ucap Presiden Jokowi seraya menambahkan, isu-isu seperti itu kalau enggak dijawab dipikir itu sebuah kebenaran.(Ling)