HUT ke-76, Bobby Aditya Harap Kemanunggalan TNI-Rakyat Tetap Terjaga

Ina Parliament Jakarta  Anggota Komisi I DPR RI Bobby Aditya menilai TNI terbukti telah hadir untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Di usianya yang ke-76, Bobby berharap kemanunggalan TNI dan rakyat selalu terjaga dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. 

“Kami berharap agar TNI senantiasa manunggal dengan masyarakat. TNI juga tetap terus mentrasformasikan jiwa 'korsa' yang menjunjung tinggi kehormatan prajurit dan mengedepankan semangat melindungi rakyat," ungkap Bobby saat dihubungi Parlementaria via WhatsApp, Selasa (5/10/2021).

Dirinya juga mengapresiasi kontribusi TNI dalam dua tahun terakhir. Menurut dia, TNI terbukti aktif bukan hanya Operasi Militer untuk Perang (OMP), tetapi juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Baik dalam pendisiplinan penerapan protokol kesehatan, perawatan pasien maupun percepatan vaksinasi.

“Peran TNI sejak awal ada di garda depan penanggulangan Covid-19, baik berperan menegakkan disiplin pembatasan mobilisasi, tracing, testing, vaksinasi hingga berpartipasi aktif mencari obat terapi Covid-19. Termasuk mempersiapkan 110 RS milik TNI untuk menampung warga yang terpapar Covid-19,” apresiasi Bobby.

Peringatan HUT TNI yang bertema “Bersatu, Berjuang Kita Pasti Menang” dinilai Bobby sebagai momentum untuk bangkit bersama melawan pandemi dan menjaga kedaulatan NKRI. Selama 76 tahun terakhir, TNI juga menjadi barisan pertama menjaga kedaulatan negara. "Dalam hal menjaga kedaulatan, TNI berhasil. Sampai saat ini di seluruh wilayah NKRI tidak ada okupasi militer dari pihak luar," lanjut Bobby.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mendorong TNI terus memenuhi postur pertahanan. Hal ini diperlukan agar Indonesia tak dipandang sebelah mata negara lain.  Sementara itu, terkait kesejahteraan prajurit, Bobby memastikan Komisi I DPR RI akan memperjuangkan agar kesejahteraan personel TNI ditingkatkan.

“Terkait hal ini, upaya Komisi I tentu memastikan payung hukum yang mendukung TNI baik dalam UU APBN dalam melaksanakan tahapan MEF (Minimum Essential Force) dan juga pelaksanaan UU Industri pertahanan dan juga dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan personel TNI," pungkasnya. (Humas)