Artikel
-
Mar 25 2018Komisi XI Temukan Kepala Desa Takut Kelola Dana Desa
Ina Parliament. Lampung, Anggota Komisi XI DPR RI Elviana mengatakan, baru kali ini ditemukan ada seorang kepala desa meminta nominal Dana Desa yang diterima tiap tahunnya diturunkan dan pengelolaannya diberikan ke pihak lain. “Menurut saya ini sesuatu yang aneh bin ajaib, berarti ini menunjukkan ketakutan dalam mengelola Dana Desa itu. Makanya kita di Komisi XI sudah mengantisipasi hal[...]
Selengkapnya -
Mar 24 2018Menkeu Jelaskan Kondisi Utang Negara RI
Ina Parliament. Jakarta, Terkait banyak diskusi publik yang akhir-akhir ini ramai di media, baik media mainstream maupun media sosial, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui pernyataan tertulisnya Jumat (23/3) memberikan penjelasan lengkap. Berikut penjelasan yang disampaikan Menkeu tentang kondisi utang negara yang perlu diketahui masyarakat luas: Pertama, Menkeu menyampaika[...]
Selengkapnya -
Mar 24 2018100 Persen Dana Desa Difokuskan Kepentingan Rakyat
Ina Parliament. Tangerang, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menilai penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten cukup berhasil. Lebih penting dari itu, dia menegaskan 100 persen Dana Desa difokuskan untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (22/3). “Bahwa meman[...]
Selengkapnya -
Mar 23 2018Pramono Anung Bantah Terlibat Kasus E-KTP
Ina Parliament. Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, dirinya sama sekali tidak terkait dengan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang dikenal dengan e-KTP. Menurut Pramono, pada periode 2009-2014 dirinya menjadi Wakil Ketua DPR yang mengkoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi VII, yang sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II, dan juga sama s[...]
Selengkapnya -
Mar 22 2018Pemerintah Diminta Maksimalkan Perlindungan WNI
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera meminta kejelasan kepada Pemerintah Arab Saudi, terhadap eksekusi mati yang menimpa TKI asal Madura, Zaini Misrin. Hal tersebut seharusnya menjadi refleksi untuk pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar memaksimalkan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI)[...]
Selengkapnya -
Mar 22 2018Presiden Jokowi: “Demokrasi Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat”
Ina Parliament. Jakarta, Sebagai pelaku utama dalam demokrasi, partai politik dan politisi harus menunjukkan bukti bahwa demokrasi harus menjadi mekanisme yang paling baik untuk membawa bangsa ini kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan menjadi pendukung penting bagi penguatan daya saing bangsa Indonesia. Hal tersebut disamp[...]
Selengkapnya -
Mar 22 2018Ketua DPR: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara
Ina Parliament. Solo, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, perjuangan dalam demokrasi tidak boleh menghalalkan segala cara. Apalagi dengan memakai cara-cara intimidasi dan pemaksaan. Demokrasi harus ditegakkan sesuai aturan hukum serta menjunjung etika. “Demokrasi tanpa tegaknya hukum akan menjadi anarkhi. Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi buta dan ta[...]
Selengkapnya -
Mar 22 2018Kerja Sama Pertahanan Diharapkan Untungkan Indonesia
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mengatakan, kerja sama yang dilakukan dengan negara sahabat, harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi Indonesia. Untuk itu, ratifikasi undang-undang kerja sama dalam bidang pertahanan, harus dilakukan secara cermat dan teliti karena memungkinkan adanya implikasi strategis dan politis di dalamnya. Demikian diungkapkannya us[...]
Selengkapnya -
Mar 21 201850 Juta Pekerja Konvensional Akan Tergerus Dunia Digital
Ina Parliament. Jakarta, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta penjelasan kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengenai roadmap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan usaha Kemenaker dalam kurun 50 tahun, karena akan ada 50 juta pekerja kovensional yang tergerus dengan dunia digital. Hal ini dampak dari era digitalisasi dan bonus demografi yang akan menyebabkan hilang dan munculnya sejum[...]
Selengkapnya
