Artikel
-
Jul 28 2018Perjuangkan Hak Kaum Disabilitas
Ina Parliament. Jakarta, Kepala Badan Keahlian DPR RI Kadir Johnson Rajagukguk menerima audiensi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pertemuan ini dilakukan DPRD Purbalingga sebagai langkah awal untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas. Saat ini Bapemperda DPRD Purbalingga tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang [...]
Selengkapnya -
Jul 27 2018Gubernur Baru Dilantik September
Ina Parliament. Jakarta, Jika tak ada aral melintang pada bulan September mendatang, gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 rencananya akan dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para kepala daerah yang nanti akan dilantik itu agar tidak melakukan mutasi pejabat pemerin[...]
Selengkapnya -
Jul 26 2018Tiga Anggota PAW Diresmikan
Ina Parliament. Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandu peresmian tiga Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta , Kamis (26/7). Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/P Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018, ketiga Anggota DPR yang[...]
Selengkapnya -
Jul 25 2018KORNI siap mensukseskan Jokowi Presiden RI Periode 2019 – 2024
Ina Parliament, Jakarta : Komite Relawan Nasional Indonesia ( KORNI ) sedang menunggu keputusan mendaftarnya Ir. Joko Widodo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon Presiden RI Periode 2019 – 2024 sebagai aba – aba untuk dimulainya “ Gerakan Nasional Menangkan Jokowi Periode kedua “. Sebagai Organisasi Relawan Jokowi yang sudah empat tahun berdiri, KORNI telah memiliki perwakilan d[...]
Selengkapnya -
Jul 25 2018aBukan Hanya Gubernur, Seskab: PP No. 32/2018 Juga Atur Izin Pejabat Lain Yang Maju Capres/Cawapres
Ina Parliament, Jakarta : Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden; permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; serta cuti dalam pelaksanaan kampanye.Peraturan yang merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 201[...]
Selengkapnya -
Jul 24 2018Wali Kota Minta Moratorium Penerimaan CPNS Dicabut, Presiden: Sesuaikan Formasinya
Ina Parliament. Bogor, Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) mengusulkan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Sekarang ini hampir 4 tahun moratorium CPNS dan kita berharap ini segera dibuka karena banyak pegawai negeri sipil yang pensiun, contohnya untuk guru dan lain-lainnya,” tutur Ketua APEK[...]
Selengkapnya -
Jul 24 2018Presiden Tetapkan Kelompok Kerja Nasional Penguatan Kapasitas Pemimpin
Ina Parliament. Jakarta, Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia guna menghadapi perubahan pada era revolusi industri 4.0, pemerintah memandang perlu dilakukan penguatan kapasitas pemimpin Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, pada 20 Juli 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kelompok K[...]
Selengkapnya -
Jul 21 2018Inilah Pejabat Yang Harus Mengundurkan Diri Jika Maju Jadi Caleg DPR, DPRD, dan DPD
Ina Parliament, Jakarta : Dengan pertimbangan untuk menjamin keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan pada saat pelaksanaan pemilihan umum, pemerintah memandang perlu mengatur tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Atas dasar per[...]
Selengkapnya -
Jul 21 2018Inilah Tata Cara Pengunduran Diri Pejabat Yang Maju Menjadi Capres/Cawapres
Ina parliament, Jakarta : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 menyebutkan, pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta umum atau gabungan partai politik sebagai Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres) harus mengundurkan dari jabatannya.“Kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimp[...]
Selengkapnya
