Artikel
-
Agu 07 2021Kemendikbudristek Prioritaskan Guru Penggerak Tempati Posisi Strategis di Lembaga Pendidikan
Ina Parliament Jakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mendorong lulusan Program Guru Penggerak (PGP) mendapatkan prioritas untuk menempati posisi strategis di lembaga pendidikan.“Dari awal saya ingin memastikan bahwa Guru Penggerak adalah talenta pemimpin masa depan, seperti kep[...]
Selengkapnya -
Jul 27 2021Presiden: Siapkan Pengetahuan dan Keterampilan yang Relevan dengan Zaman bagi Mahasiswa
Ina Parliament Jakarta Rangkaian disrupsi yang disebabkan oleh revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak pengetahuan dan keterampilan menjadi usang atau tidak relevan lagi. Di saat yang bersamaan, banyak pengetahuan baru yang dikembangkan oleh lembaga peneliti dan praktisi yang bermunculan. Demikian halnya dengan bidang pekerjaan baru yang banyak bermunculan. Oleh kar[...]
Selengkapnya -
Apr 29 2021Anggota DPR Dukung Kampus Daerah Berprestasi Tingkatkan Daya Saing
Ina Parliament Jakarta : Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), salah satu perguruan tinggi negeri provinsi Jawa Barat, mencatat prestasi di tingkat nasional. Pada 2020 lalu, UNSIKA mampu menaikkan posisi dalam Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2020 sebanyak 1.523 peringkat ke urutan 443. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih da[...]
Selengkapnya -
Apr 24 2021Dana Abadi Pendidikan untuk Peningkatan SDM Antargenerasi
Ina Parliament Jakarta : Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya untuk mengelola belanja negara yang begitu besar untuk anggaran pendidikan.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, awalnya sistem anggaran mengharuskan alokasi belanja dihabiskan dalam satu tahun anggaran. Kemudian Kemenkeu mulai merintis pembentukan dana abadi. Dengan begitu, alokasi anggaran 20 persen t[...]
Selengkapnya -
Mar 10 2021Revisi UU Sisdiknas Bertujuan Sinkronkan UU yang Berpotensi Tumpang-tindih
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengungkapkan, setidaknya ada 23 undang-undang yang berkaitan dalam bidang pendidikan yang perlu disinkronisasi. Sinkronisasi seluruh UU yang berkaitan dengan pendidikan bertujuan agar tidak ada tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Selain itu revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Na[...]
Selengkapnya -
Feb 25 2021Tingkatkan Mutu Operasional Sekolah, Kemendikbud Terbitkan Kebijakan BOS Reguler dan DAK Fisik 2021
Ina Parliament Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hari ini, Kamis (25/02/2021) mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2021.Kebijakan anggaran ini merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 tahun lalu yang didukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Neger[...]
Selengkapnya -
Feb 03 2021Reformulasi Anggaran Pendidikan PJP 2020-2035 Perlu Dipertajam
Ina Parliament Jakarta : Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengingatkan agar reformulasi anggaran pendidikan dalam konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) tahun 2020-2035 lebih dipertajam. Untuk itu diperlukan pembahasan teknis lanjutan supaya sasaran program tercapai dan isu fundamental pendidikan di Indonesia bisa segera terselesaikan. “Kemauan keras ini perlu diwujudkan dengan memanfaatkan pe[...]
Selengkapnya -
Jan 19 2021Guru Honorer di Sekolah Swasta Perlu Diperhatikan
Ina Parliament Jakarta : Para guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah swasta harus mendapat perhatian yang sama dengan para honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri. Selama ini yang dihitung anggarannya oleh pemerintah selalu para honorer di sekolah negeri. Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti saat mengikuti rapat virtual Komisi X DPR RI dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidik[...]
Selengkapnya -
Nov 24 2020Seleksi Satu Juta Guru Honorer untuk PPPK Tetap Utamakan Kompetensi.
Ina Parliament Jakarta : Pada tahun 2021 pemerintah akan membuka seleksi bagi guru honorer atau non-PNS untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah formasi yang dibuka sebanyak satu juta guru. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, untuk dapat diangkat menjadi guru PPPK, diperlukan persyaratan tertentu. Guru adalah pilar pendidikan, sehingga keberhasilan pro[...]
Selengkapnya
