Artikel
-
Feb 07 2019PP No. 4/2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional Ditandatangani
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), pemerintah memandang perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Atas pertimbangan tersebut pada 23 Januari 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah N[...]
Selengkapnya -
Feb 06 2019Pemerintah RI-Swiss Sepakati Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik
Ina Parliament. Benerhof Bern, Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2). Perjanjian MLA RI-Swiss ini merupakan perjanjian MLA yang ke-10 yang [...]
Selengkapnya -
Feb 06 2019Kominfo Identifikasi 175 Konten Hoaks Selama Januari
Ina Parliament. Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengidentiifikasi sebanyak 175 konten hoaks atau berita bohong yang menyebar di internet dan media sosial selama Januari 2019. Jumlah konten hoaks terbanyak ditemukan pada tanggal 22 Januari 2019 yakni sebanyak 11 konten. Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya Selasa (5/2)[...]
Selengkapnya -
Jan 31 2019Menko Polhukam Tegaskan, Pemerintah Berkomitmen Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah Indonesia akan selalu berkomitmen untuk mencegah serta memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris. “Indonesia sendiri telah memenuhi kriteria “memuaskan” dari Rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF),” kata Polhukam Wiranto dalam [...]
Selengkapnya -
Jan 28 2019Menko Polhukam Minta Kementerian dan Lembaga Laksanakan Pembangunan 11 PLBN
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait agar melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan sebaik-baiknya. “Seiring dengan berlangsungnya pembangunan, K/L t[...]
Selengkapnya -
Jan 28 2019Kemenag Minta Imam Masjid Syiarkan Moderasi Beragama
Ina Parliament. Jakarta, Kementerian Agama meminta imam masjid se-Indonesia turut serta mensyiarkan moderasi beragama untuk kebersamaan umat. “Imam masjid yang sekaligus adalah mubaligh perlu terus menyiarkan paham moderasi beragama untuk kebersamaan umat,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhamadiyah Amin, saat menutup muktamar perdana Ittihad Persaudaraa[...]
Selengkapnya -
Jan 23 2019Baasyir Harus Penuhi Syaratnya, Setia Pada NKRI dan Pancasila
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan tentang pertimbangan aspek kemanusiaan untuk Ustaz Abu Bakar Baasyir. Kepala Negara menegaskan, dirinya tidak akan bertindak dengan menyalahi prosedur hukum dalam proses yang dilakukan soal Ustaz Abu Bakar Baasyir. “Ustaz Abu Bakar Baasyir sudah sepuh dan kesehatannya sering terganggu. Ya bayangkan kalau kita sebagai[...]
Selengkapnya -
Jan 22 2019Menkominfo: Pembatasan ‘Forward’ WhatssApp Agar Hoaks Tidak Jadi Viral
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengemukakan, pembatasan pesan terusan atau forward melalui media sosial khususnya WhatsApp (WA) yang berlaku mulai Selasa (21/1) siang ini, ditujukan untuk membatasi agar konten negatif terutama hoaks tidak menjadi viral. “Saya sendiri, sejak September tahun lalu sudah bicara dengan WhatsApp. Juga dengan pemi[...]
Selengkapnya -
Jan 09 2019Presiden Minta Kapolri Bertindak Tegas Terhadap Upaya Delegitimasi KPU
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU (Komisi Pemilihan Umum), karena apapun, KPU adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelenggara pilihan legislatif, yang semua harus mendukungnya. “Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ing[...]
Selengkapnya
