Radikalisme Jadi Ancaman, Presiden Jokowi Instruksikan Polri Kedepankan Pendekatan Humanis

Ina Parliament Jakarta : Meskipun telah berhasil menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat saat bangsa ini mempunyai agenda besar dalam 2 (dua) tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak berpuas diri.

“Tantangan ke depan semakin kompleks. Kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat harus terus dijadikan perhatian. Kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang dan kejahatan cyber jangan sampai terjadi di negara kita,” kata Presiden Jokowi dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Ke-73 Hari Bhayangkara Tahun 2019, di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (10/7) pagi.

Selain itu, Presiden mengingatkan, agar Kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial seperti konflik sosial, kerusuhan massa dan unjuk rasa anarkis harus diantisipasi. Dan, kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi harus dicegah dan diberantas.

Presiden juga menyampaikan, bahwa  terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman yang serius. Sementara perkembangan teknologi informasi ikut mendorong beragamnya potensi kejahatan di ruang-ruang cyber. Selain itu, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kerukunan, ancaman bagi persatuan, ancaman bagi kesatuan bangsa kita.

“Hal ini  membutuhkan kecerdasan dan kecepatan bertindak dari Polri,” tegas Presiden seraya menambahkan, kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkotika dan human trafficking memerlukan penanganan secara profesional.

Demikian pula terhadap tindak pidana korupsi, illegal fishing, illegal mining dan illegal logging, Presiden menegaskan, harus diberantas untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Wapres Jusuf Kalla, dan Ibu Mufidah Kalla menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-73, di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (10/7) pagi. (Foto: JAY/Humas)

“Semua itu harus ditangani Polri secara profesional, secara akuntabel dan sinergis dengan lembaga-lembaga lain,” tegas Presiden Jokowi.

Pendekatan Humanis

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan seluruh jajaran Polri.

Yang pertama, terus tingkatkan kualitas SDM Polri guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Kedua, kedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan yang humanis.

Ketiga,  terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, yang mudah, dan yang cepat.

Keempat, tingkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum serta memberikan rasa adil kepada masyarakat.

Terakhir, perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, kementerian lembaga, pemerintah daerah serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta. (Humas)