Artikel
-
Apr 29 2019Pemindahan Ibu Kota Negara Butuh Anggaran Rp323 – Rp466 Triliun
Ina Parliament. Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa sekitar Rp323 – Rp466 triliun. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, jika mengikuti skenario pertama, dimana tidak ada rezising jum[...]
Selengkapnya -
Apr 28 2019Presiden dan Pimpinan Serikat Pekerja Sepakat Revisi PP Pengupahan
Ina Parliament. siang. (Foto: Setpres) Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima sejumlah pimpinan Serikat Pekerja, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Jumat (26/4) siang. Selain membahas perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day, dalam kesempatan itu juga dibahas mengenai kemungkin[...]
Selengkapnya -
Apr 28 2019Jalur KA Cibatu – Garut Diaktifkan Kembali
Ina Parliament. Cibatu, Pemerintah melalui PT KAI (Kereta Api Indonesia) akan kembali mengaktifkan jalur Cibatu-Garut, Jawa Barat (Jabar) yang merupakan bagian rute Cibatu-Garut-Cikajang yang membentang sepanjang 47,5 kilometer untuk menjadikan Garut sebagai salah satu pusat pariwisata. Direktur PT KAI Edi Sukmoro menginformasikan, reaktivasi jalur Cibatu-Garut ditargetkan akan selesai akhir [...]
Selengkapnya -
Apr 25 2019BUMDes Diharapkan Menjadi Pemicu Pergerakan Ekonomi Desa
Ina Parliament. Malang, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Anwar Sanusi mengemukakan, meski pemenuhan modal usahanya bersumber dari masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, tidak menutup kemungkinan dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, bahkan[...]
Selengkapnya -
Apr 25 2019Proses Pemeriksaan Pajak Gunakan Sistem Benchmarking
Ina Parliament. Tangerang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengungkapkan perlunya membuat suatu benchmarking dalam proses pemeriksaan pajak dari suatu badan usaha tertentu. Tujuannya supaya memudahkan pemeriksa pajak agar tidak perlu memeriksa semuanya. Selain itu, benchmarking akan dapat mendorong badan usaha tersebut untuk memenuhinya, jika ia m[...]
Selengkapnya -
Apr 24 2019Presiden: Ekspor Produk Produk Kerajinan Masih Bisa Ditingkatkan
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, kualitas produk-produk yang dipamerkan dalam ajang Jakarta International Handcraft Trade Fair (Inacraft) dari tahun ke tahun semakin baik. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah agar produk-produk kerajinan indonesia terus naik kelas, naik kapasitas produksinya, naik kualitasnya, naik daya saingnya, naik desainnya, dan naik pamo[...]
Selengkapnya -
Apr 24 2019Pemerintah Akan Reklamasi Tambang Lebih Dari 7.000 Hektar
Ina Parliament. Jakarta, Guna memulihkan kembali daerah bekas kegiatan pertambangan, pemerintah menargetkan akan melakukan reklamasi tambang seluas 7.000 hektar pada 2019 ini. Jumlah tersebut meningkat drastis dibanding 2014 yang mencapai 6.597 hektar. “Kegiatan reklamasi tambang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Yaitu dari seluas 6.597 hektar tahun 2014 meningkat menjadi seluas 6[...]
Selengkapnya -
Apr 23 2019Presiden: ”Perizinan Untuk Investasi Masih Ruwet”
Ina Parliament. Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setiap dirinya bertemu dengan kepala negara, bertemu dengan investor-investor yang berada di luar negeri termasuk saat ke Saudi Arabia, mereka menyampaikan hal yang sama, keinginan besar mereka untuk investasi di Indonesia. Presiden bersyukur, peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia saat ini m[...]
Selengkapnya -
Apr 23 2019Presiden Minta RAPBN 2020 Lebih Diefisienkan
Ina Parliament. Bogor, Pemerintah sejak Februari lalu telah mulai menyusun pagu anggaran untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 bagi seluruh kementerian/lembaga (K/L). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan pokok dalam penyusunan APBN adalah dalam rangka memacu investasi dan ekspor, terutama bertumpu kepada bagaimana kita meningkatkan k[...]
Selengkapnya
