Artikel
-
Mei 27 2018Presiden Jokowi Sebut Perpres Pelibatan TNI Hanya Soal Teknis
Ina Parliament. Kuningan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur pelibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pencegahan dan penanggulangan teroris sebagaimana diamanatkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme hanya persoalan teknis, karena sebetulnya TNI bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi. “Ya itu nanti [...]
Selengkapnya -
Mei 27 2018Ruas Brebes-Pemalang Siap, Pemudik Bisa Lewat Tol Sampai Semarang
Ina Parliament. Pemalang, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Jalan Tol seksi 3 dan 4 Pejagan-Pemalang sepanjang 37,3 kilometer (km) dari Brebes Timur hingga Pemalang dalam kondisi mantap siap operasi, namun masih tetap akan fungsional tanpa tarif pada mudik Lebaran 2018. Dengan dibukanya ruas tol Brebes Timur-Pemalang, maka pemudik yang akan k[...]
Selengkapnya -
Mei 27 2018Posko Nasional ESDM Siap Pantau Kondisi Sektor ESDM pada Periode Hari Raya Idul Fitri
Ina Parliament. Jakarta, Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyelenggarakan Posko Nasional ESDM Hari Raya Idul Fitri 2018 dan menunjuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai koordinator posko. Posko Nasional ESDM akan memulai masa kerjanya pada H-15 s.d. H+13 Idul Fitri yaitu pada tanggal 31 Mei 2018 s.d. 28 Juni 2018.[...]
Selengkapnya -
Mei 26 2018Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Ina Parliament. Jakarta, Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, untuk mengevaluasi izin ekspor pertambangan. “Saya dengar beberapa perusahaan tambang yang seharusnya tidak diizinkan, tetapi malah tetap diizinkan untuk melakukan ekspor,” kata Nasir pa[...]
Selengkapnya -
Mei 26 2018Kewenangan Bamus DPR dan DPRD Sama
Ina Parliament. Jakarta, Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Johnson Rajagukguk menegaskan, tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Bamus DPR dan DPRD kurang lebih sama. termasuk kewenangan untuk memperpanjang jangka waktu pembahasan rencana program kerja. Hal ini disampaikan Johnson saat sesi diskusi pada kunjungan konsultasi Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tuban[...]
Selengkapnya -
Mei 26 2018Menhub Sarankan Pemudik Tidak Hanya Manfaatkan Jalan Tol
Ina Parliament. Jakarta, Jelang Hari Raya Idulfitri, persiapan mudik yang dilakukan Kementerian Perhubungan telah mencapai 90 persen. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Jakarta, Jumat (25/5). “Untuk kesiapan mudik, kita sudah mencapai 90% karena kita sudah mulai sejak bulan Januari. Kita juga sudah membuat penelitian mengenai preferensi masyarakat yang ak[...]
Selengkapnya -
Mei 26 2018Menkeu Pastikan Pegawai Honorer Pemerintah Pusat Dapat THR
Ina Parliament. Jakarta, Terkait dengan berita mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai honorer dan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, mereka mendapatkan THR sebesar satu bulan gaji. Melalui fanpage facebook-nya yang diunggahnya Jumat (25/5) siang, Menkeu menjelaskan, untuk pegawai honorer pusat (kementerian/lemb[...]
Selengkapnya -
Mei 25 2018Aparat Diharapkan Lebih Tajam Cegah Terorisme
Ina Parliament. Jakarta, Dengan telah disahkannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang, para aparat yang bertugas memberantas terorisme bisa lebih tajam melakukan pencegahan aksi teror. UU Antiterorisme memberi porsi perhatian yang signifikan terhadap pencegahan terorisme. Anggota Pansus RUU Antiterorisme DPR RI Bobby Adhityorizaldi mengemuka[...]
Selengkapnya -
Mei 25 2018RUU Antiterorisme Sah Jadi UU
Ina Parliament. Jakarta, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR. Banyak subtansi pengaturan yang dimuat dalam UU baru di bidang penindakan terorism[...]
Selengkapnya
