Artikel
-
Apr 30 2019Presiden Berharap Peringatan May Day Berlangsung Kondusif
Ina Parliament. Banten, Sehari menjelang Peringatan Hari Buruh atau May Day, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi pabrik sepatu PT KMK Global Spors, di Kel. Talagasari, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4) siang. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi makan siang bersama para buruh perusahaan itu. “Ya makan siang tadi kan ada tempe, ada telor, ada sayur. Saya kira ya se[...]
Selengkapnya -
Apr 30 2019Presiden: “Ada Tiga Kandidat Calon Ibu Kota Negara”
Ina Parliament. Tangerang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan ada tiga kandidat yang akan dipilih sebagai calon Ibu Kota Negara RI, pengganti kota Jakarta. Ketiga kandidat itu, bisa di Sumatera, Sulawesi, atau di Kalimantan. “Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi, agak tengah tapi juga yang di barat kurang,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai makan s[...]
Selengkapnya -
Apr 30 2019Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2019 Rp195,1 Triliun
Ina Parliament. Jakarta, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari-Maret) Tahun 2019, dengan total investasi mencapai Rp195,1 triliun, naik 5,3% dibanding periode yang sama tahun 2018, yaitu sebesar Rp185,3 triliun. “Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2019 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp87,2 triliun d[...]
Selengkapnya -
Apr 30 2019Menhub Harap Tarif Tiket Pesawat Jelang Lebaran Terjangkau Masyarakat
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beserta jajarannya terus melakukan komunikasi agar tarif pesawat jelang lebaran nanti dapat dijangkau masyarakat dan tidak merasa terbebani. Namun ia memaklumi bila biasanya pada high season seperti lebaran ada lonjakan harga jika dibandingan dengan hari-hari biasa. “Pemerintah tetap mengawasi agar tidak ada pelanggaran [...]
Selengkapnya -
Apr 29 2019Pemindahan Ibu Kota Negara Dibahas
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang. Dalam pengantarnya Presiden menjelaskan, gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno, sampai di setiap era presiden pasti mu[...]
Selengkapnya -
Apr 29 2019Pemindahan Ibu Kota Negara Butuh Anggaran Rp323 – Rp466 Triliun
Ina Parliament. Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa sekitar Rp323 – Rp466 triliun. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, jika mengikuti skenario pertama, dimana tidak ada rezising jum[...]
Selengkapnya -
Apr 29 2019Ketua DPR Apresiasi Kearifan TNI AL Hadapi Provokasi Kapal Asing
Ina Parliament. Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kearifan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) yang untuk kesekian kalinya mampu menahan diri dari tindakan provokasi kapal asing yang ingin melindungi pihak yang sedang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. “Tak hanya bersabar, tetapi prajurit TNI AL yang mengawaki KRI Tjiptadi-381 juga menyelamatkan dan mengama[...]
Selengkapnya -
Apr 29 2019Santunan Bagi Petugas KPPS yang Meninggal Rp36 Juta, Cacat Permanen Rp30,8 Juta
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengirimkan surat bernomor S-316/KMK.02/2019 kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait permintaan santuan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan sakit selama dan sesudah melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, tanggal 17[...]
Selengkapnya -
Apr 28 2019Kemendagri Minta PNS Terpidana Korupsi Segera Diberhentikan
Ina Parliament. Jakarta, Menyusul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 yang menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain agar segera diberhentikan dengan tidak hormat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri[...]
Selengkapnya
