Artikel
-
Jan 20 202038 Titik Akses Jalan Berhasil Dibuka, Pemerintah Terus Buka Daerah Terisolasi di Sukajaya, Bogor
Ina Parliament Jakarta : Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar akses menuju beberapa desa yang terisolir akibat longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor segera dibuka, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menurunkan 16 kendaraan alat berat. Dikatakan Menteri Basuki, pengerahan alat berat tersebut agar jalan utama menuju desa-desa yang terisolas[...]
Selengkapnya -
Jan 16 2020Komisi II Dukung Penuh Perjuangan Honorer K-2 Jadi CPNS
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menegaskan siap mendukung penuh perjuangan tenaga Honorer K-2 dalam menagih janji Pemerintah untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Cara yang ditempuh Agung dengan mengusulkan kepada Pemerintah untuk segera menuntaskan kebijakan tentang honorer sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kondisi [...]
Selengkapnya -
Jan 16 2020Terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Menko Perekonomian: 1.244 Pasal dan 79 UU Direvisi
Ina Parliament Jakarta : Ada 79 Undang-Undang (UU) dan 1.244 pasal telah direvisi terkait UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang telah diselesaikan oleh pemerintah hingga Rapat Terbatas (Ratas) pada hari Rabu (15/1). Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Rabu (15/1) kemar[...]
Selengkapnya -
Jan 16 2020Soal Jiwasraya, Menteri BUMN: Sinergi dengan Kemenkeu, Prioritas Penyelesaian Nasabah
Ina Parliament Jakarta : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa Kementerian BUMN terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan, untuk melakukan langkah-langkah terkait Pembentukan Jiwasraya Putra sesuai arahan Presiden untuk penyelesaian dengan nasabah. “Sudah saya sampaikan kan waktu itu kan, berkali-kali bahwa membentuk holding, dari holding itu udah ada cash[...]
Selengkapnya -
Jan 15 2020Achmad Hatari Dukung Peningkatan DID Maluku Utara
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mendukung peningkatan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk kabupaten/ kota di Provinsi Maluku Utara (Malut). Menurutnya, banyak kegiatan publik di daerah yang perlu didorong melalui penyaluran DID. Apalagi, tambah Hatari, pada tahun 2021 mendatang akan digelar Sail Tidore. Hal itu diungkapkan Hatari usai menerima kunjungan ko[...]
Selengkapnya -
Jan 15 2020Minta Pengusaha Muda Dilibatkan, Presiden Jokowi: Jangan Sampaikan Pekerjaan di BUMN Dikerjakan Sendiri
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo meminta agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya dikerjakan oleh BUMN itu sendiri namun juga dapat diberikan kepada swasta terutama para pengusaha-pengusaha muda yang terhimpun dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). “Saya sudah titip kepada Bang Erick Thohir, Pak Erik Thohir agar jangan sampai peker[...]
Selengkapnya -
Jan 15 2020Terbesar di ASEAN, UEA Dukung Pembangunan PLTS Terapung di Cirata Dengan Investasi Rp1,8 Triliun
Ina Parlaiment Jakarta :Sebanyak 11 perjanjian bisnis yang berhasil diteken antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA), pada kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Abu Dhabi, Minggu (12/1), sebagian mengarah ke bisnis energi. Siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan, salah satu dari kesepakatan bisnis yang akan dijalankan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di[...]
Selengkapnya -
Jan 14 2020Pola Komunikasi Pemerintah Pusat dengan Daerah Harus Cair
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi VI DPR RI Rafli, menganggap ada kekakuan dalam pola komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saat ini. Kedepan, ia berharap komunikasi antara keduanya mencair dan berlangsung dinamis demi kemaslahatan masyarakat terutama di daerah. “Ada kebekuan komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh. Sementara harapan kita, internal[...]
Selengkapnya -
Jan 14 2020Perpres No. 90/2019: BNP2TKI Direvitalisasi Jadi BP2MI
Ina Parliament Jakarta : Dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Atas [...]
Selengkapnya
