Artikel
-
UU Dwi Kewarganegaraan Harus Dikaji Mendalam
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Dwi Kewarganegaraan yang sudah sejak lama masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) harus dikaji lebih mendalam, baik manfaat maupun dampak negatifnya bagi Bangsa Indonesia ke depannya. Azis mengungkapkan hal tersebut usai memberikan sambutan pada Focus Group Discussion (FGD) bertem[...]
Selengkapnya -
Produksi dan Permintaan Semakin Baik, Airlangga: Pemulihan Ekonomi Semakin Nyata
Ina Parliament Jakarta : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemulihan ekonomi nasional semakinnya nyata. Hal tersebut terlihat dari perbaikan yang terjadi di sisi permintaan maupun produksi.“Pemulihan ekonomi sudah terjadi pada dua sisi, yaitu sisi permintaan (perbaikan inflasi) dan sisi produksi (kenaikan indeks PMI), di mana program dan kebijakan PC-PEN se[...]
Selengkapnya -
Presiden Ajukan 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI ke DPR
Ina Parliament Jakarta : Panitia seleksi (pansel) telah memilih 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2021-2026. Nama-nama tersebut telah dilaporkan pansel kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian mengajukannya ke DPR RI.“Dengan surat Nomor R-46/PRES/12/2020 pada tanggal 2 Desember 2020, Presiden telah menyampaikan 18 nama tersebut kepada DPR,” ujar Menteri Sekretar[...]
Selengkapnya -
Satgas Tinombala Buru Kelompok MIT : 3 Lokasi Pegunungan Disisir
Ina Parliament Jakarta : Aparat TNI-Polri masih mengejar kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Pasukan gabungan mengejar kelompok tersebut di pegunungan di Sulawesi Tengah (Sulteng).“Seperti kemarin tim masih melakukan pengejaran. Jadi kita sama-sama doakan untuk hal tersebut karena memang permasalahan yang seperti kemarin saya sampaikan bahwa rentang wilayahnya memang mereka selama[...]
Selengkapnya -
Anggaran Masih Jadi Persoalan Utama Pengadaan Alutsista
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengapresiasi kinerja Korem 071/Wijayakusuma terutama langkah-langkah antisipatif sebagai Satgas Covid-19 yang dilakukan Korem 071/WK. Hal ini menunjukkan kesiapan Korem 071/WK di seluruh lini, namun yang disayangkan oleh Utut adalah soal keterbatasan anggaran. “Anggaran kita terbatas, Kementerian Pertahanan anggarannya terbesar[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Kampanyekan Pencegahan Penularan COVID-19 dalam 77 Bahasa Daerah
Ina Parliament Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meluncurkan pedoman perubahan perilaku protokol kesehatan 3M dalam 77 bahasa daerah, secara virtual, Selasa (1/12/2020). Pedoman ini merupakan bagian dari kampanye pencegahan penularan COVID-19.Pedoman ini dibuat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.Men[...]
Selengkapnya -
Mendag: Implementasi RCEP Permudah Pelaku Usaha Indonesia untuk Ekspor.
Ina Parliament Jakarta : Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) akan memberi pelaku usaha Indonesia sejumlah keuntungan dalam mengekspor produk-produk mereka. Hal tersebut disampaikan Agus dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dilansir kemendag.go.id, Selasa (1/12/2020). [...]
Selengkapnya -
Polri : Baliho Habib Rizieq Ditertibkan Karena Melanggar Perda
Ina Parliament Jakarta : Polri menegaskan, penertiban baliho bergambar Habib Rizieq Shihab yang dilakukan personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP selain melanggar aturan atau Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum juga mengandung unsur provokasi sehingga perlu ditertibkan.“Sudah melanggar Perda karena tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dal[...]
Selengkapnya -
Polri : Baliho Habib Rizieq Ditertibkan Karena Melanggar Perda
Ina Parliament Jakarta : Polri menegaskan, penertiban baliho bergambar Habib Rizieq Shihab yang dilakukan personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP selain melanggar aturan atau Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum juga mengandung unsur provokasi sehingga perlu ditertibkan.“Sudah melanggar Perda karena tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dal[...]
Selengkapnya










