Artikel
-
Feb 22 2021Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewan Pengawas & Direksi BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaa
Ina Parliament Jakarta : Usai menyaksikan pengucapan sumpah/janji jabatan anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan 2021-2026, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Senin (22/02/2021) siang. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan sec[...]
Selengkapnya -
Feb 15 2021Perlu Narasi Baru untuk Hidupkan Pancasila
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menyampaikan, literasi dan narasi dari nilai-nilai kebangsaan sangat penting untuk dihidupkan kembali. Narasi kebangsaan, saat ini dirasakan Willy semakin kering dari praktik bernegara. Kenyataan tersebut menjadi permasalahan yang dirasakan oleh banyak kalangan untuk dihidupkan kembali. "Kita sudah terlalu lama me[...]
Selengkapnya -
Feb 15 2021Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Andi Samsan Nganro Sebagai Wakil Ketua MA
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Andi Samsan Nganro sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Senin (15/2/2021), di Istana Negara, Jakarta.Pengangkatan Andi Samsan Nganro sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Ketua Muda P[...]
Selengkapnya -
Feb 15 2021Presiden Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara dan Sulut Masa Jabatan 2021-2024
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Zainal Arifin Paliwang dan Yansen T.P. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) serta Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw sebagai Gubernur dan Wagub Sulawesi Utara (Sulut), Senin (15/02/2021) pagi, di Istana Negara, Jakarta.Sebelum pelaksanaan upacara pelantikan, Presiden terlebih dahulu meny[...]
Selengkapnya -
Feb 12 2021Pembahasan Revisi Otsus Papua Tidak Boleh Parsial
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Papua, Willem Wandik menilai rencana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua perlu dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Pasalnya dalam perjalanannya selama 21 tahun, ia memandang Otsus Papua justru seakan-akan tidak memiliki roh, nyawa dan marwah. Willem mengingatkan hadirnya [...]
Selengkapnya -
Feb 11 2021Buka Munas Apeksi, Presiden Minta Pemda Perbanyak Program Padat Karya
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) memperbanyak program padat karya untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.Hal itu disampaikannya saat secara resmi membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2021, Kamis (11/02/2021), di Istana Negara, Jakarta.“(Perbanyak) program padat[...]
Selengkapnya -
Feb 09 2021Puan Maharani: Pers Sumber Inspirasi Bangkit dari Pandemi
Ina Parliament Jakarta : Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan pers dapat menjadi sumber inspirasi untuk bangkit dari pandemi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menyiarkan berita yang akurat dan menggugah persatuan terkait upaya menangani Covid-19. Demikian disampaikan Puan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021. “Kami mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2021[...]
Selengkapnya -
Feb 04 2021Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 7 Duta Besar Negara Sahabat
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo menerima surat kepercayaan (credential letter) dari 7 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (dubes LBBP) dari negara sahabat, Kamis (04/02/2021) pagi. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dim[...]
Selengkapnya -
Feb 02 2021Komisi IV Evaluasi Program Perhutanan Sosial KLHK
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai Program Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki nilai keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, khususnya yang hidup di sekitar hutan. Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, program ini dapat mencegah konflik perhutana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demik[...]
Selengkapnya
