Pemerintah Perhatikan Perkembangan Polhukam

Ina Parliament. Jakarta,

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Letjen TNI Yoedhi Swastono mengatakan pemerintah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan politik, hukum dan keamanan (polhukam) menjelang agenda nasional tahun 2018 dan 2019. Dikatakan, tahun 2018 memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi karena adanya beberapa agenda nasional dan internasional seperti pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018, Asian Games, Tahapan Pemilihan Presiden 2019, dan IMF World Bank Annual Meeting.

“Agenda tersebut menyebabkan konstelasi dan dinamika politik nasional semakin dinamis dan cenderung mengalami peningkatan, sehingga dibutuhkan sinergitas antara unsur penyelenggara Pilkada, Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan,” kata Sesmenko Polhukam saat memberikan pembekalan kepada para peserta Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2018 di Auditorium PTIK Jakarta, Jumat (4/5).

Disamping itu, ujarnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 menjadi prioritas utama karena memacu pertumbuhan investasi dan infrastruktur sehingga tercipta pemerataan. Selain itu, Sesmenko Polhukam juga menyampaikan, pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan nasional yang dapat memecah belah keutuhan bangsa.

Permasalahan nasional yang menjadi atensi pemerintah tersebut diantaranya adalah propaganda negatif bernuansa SARA yang digunakan sebagai instrument politik dalam pilkada 2018 dan pilpres 2019. Sesmenko Polhukam mengatakan bahwa penggunaan hate speech melalui media sosial dapat menciptakan kegaduhan politik dan menumbuhkan aksi intoleran yang memicu konflik.

“Netralitas ASN sebagai penyelenggara negara juga semakin disorot karena di beberapa daerah tertangkap dengan jelas bahwa ada unsur keberpihakan oleh para ASN kepada salah satu calon peserta Pilkada,” ungkap Sesmenko Polhukam.

Selain itu, Sesmenko Polhukam mengatakan, kerawanan lainnya yang perlu diantisipasi menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 adalah pemanfaatan rumah ibadah sebagai tempat melakukan kegiatan kampanye yang masih sering terjadi di masyarakat. Dirinya juga menyampaikan perlunya antisipasi terhadap serangan siber yang dapat mengganggu website milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam paparannya, Sesmenko Polhukam juga menyampaikan tentang potensi ancaman lainnya yang dapat memecah keutuhan bangsa Indonesia seperti gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah-wilayah rawan konflik sosial dan separatis bersenjata, serta ancaman terorisme dan kelompok radikal yang selama ini menolak sistem demokrasi.

“Selama menghadapi Pilkada Serentak, pembiaran aksi-aksi intoleran dan kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila untuk menjatuhkan lawan politik dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk eksis dan masuk ke dalam aksi dan kelompok tersebut,” jelas Sesmenko Polhukam.

Dirinya juga menegaskan, tindakan yang tidak tegas terhadap kelompok intoleran dapat menjadi celah atau titik rawan masuknya ideologi radikal sekaligus sebagai kesempatan untuk penggalangan pengikut. “Aksi terorisme yang terjadi pada masa Pilkada Serentak mempunyai nilai cukup tinggi sehingga ancaman-ancaman teror di Indonesia bisa saja terjadi,” kata Sesmenko Yoedhi. (Ling)