Menkeu: Pemerintah Utamakan Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial

Ina Parliament. Bali,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Hal ini disampaikannya dalam seminar Human Capital Investment : A New Driving Force of the Economy sebagai bagian dari rangkaian acara Voyage to Indonesia (VTI) di Bali. 

"Sumber Daya Manusia adalah kunci memerangi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan. Lapangan kerja merupakan aspek penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang juga berdampak kepada perkembangan SDM. Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas merupakan kunci penting pertumbuhan ekonomi dan sumberdaya manusia memiliki peran yang besar," tegasnya. 

Oleh karena itu, dalam meningkatkan SDM Indonesia pemerintah mengalokasikan dana 20% untuk pendidikan, memperhatikan jaminan kesehatan serta jaminan sosial untuk masyarakat. "Pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan yakni senilai Rp 440 triliun pada 2018. Anggaran ini digunakan untuk program wajib belajar 9 tahun, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, serta Bidik Misi untuk pendidikan tinggi. Dalam meningkatkan human capital, pemerintah terus memperhatikan dan mengutamakan pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial untuk masyarakat Indonesia," jelasnya.

Menkeu juga mengatakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemerintah terus memperbaiki kurikulum pendidikan agar memiliki kualitas dan keterampilan khusus, serta mempromosikan program kejuruan dan program magang yang bekerja sama dengan perusahaan atau pabrik di Indonesia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan rasa bangganya dapat bertukar pengalaman Indonesia sebagai middle income country dengan negara-negara lain serta selalu siap untuk belajar dari pengalaman negara-negara lain demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Reformasi Digital

Sementara itu Menkeu) menyatakan, reformasi digital akan berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya hal ini akan bergeser dari konvensional ke digital. Hal itu disampaikannya dalam High-Level Conference (HLC) bertajuk New Growth Model in a Changing Global Landscape di Hotel Fairmont, Jakarta, baru-baru ini.

Menkeu menjelaskan reformasi digital bukan sekedar e-government dan tersebarnya jaringan internet, melainkan kemudahan dan fleksibilitas yang akan menghasilkan produktivitas masyarakat. Selain itu, kemudahan berinteraksi dan membuat suatu inovasi yang membantu pembuatan cara baru dalam menjalankan pemerintahan.

Ia menambahkan, dalam perubahan pemerintah dari konvensional menuju digital juga harus memperhatikan manfaat yang didapatkan oleh semua lapisan masyarakat. Artinya, masyarakat dapat merasakan manfaatnya baik di daerah maju sampai daerah terpencil, dari yang kaya sampai yang miskin. Jangan sampai terlihat adanya perbedaan akibat digitalisasi. “Era digital harus membantu manusia,” pungkasnya. (Ling)