Komisi II Terima Aduan Masyarakat Terkait Konflik Agraria

Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menerima aduan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait sengketa dan konflik pertahanan. Kepada DPR, kelompok masyarakat yang terdiri dari Direksi PT Maskapai Perkebunan Moelia, Saudara Mauderi, Warga Dusun Sekotong, Nainggolan dan Partners mengadukan beberapa permasalahan seperti sulitnya pengurusan sertifikasi tanah, HGU hingga sertifikat ganda.

"Mereka sampaikan bahwa tanah - tanah mereka ini, diambil orang secara legal. Artinya mereka sudah punya sertifikat, tetapi muncul sertifikat lain di atas tanah yang sama. Kedua, disebutkan bahwa muncul sertifikat dengan Girik sama tetapi di tanah yang berbeda, ini kan ada yang aneh ini," ujar Junimart usai audiensi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021)..

Dia menambahkan, masalah pertahanan di Indonesia semakin banyak disampaikan masyarakat kepada wakilnya di Senayan, terutama saat sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah. Ia memastikan, Komisi II DPR RI akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait konflik agraria ini dengan Menteri terkait. "Setelah RDPU ini, kita akan melanjutkan pleno internal, pendalaman dan validasi terhadap data-data yang kami terima hari ini," ungkapnya. 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mendorong seluruh persoalan dapat segera diatasi Kementerian ATR/BPN. Sisi lain, Junimart menilai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum mampu menjawab permasalahan konflik agraria yang selama ini terjadi. 

"Kalau saya lihat dalam praktik pelaksanaan, PTSL ini gagal menurut saya. Ketika seseorang masuk ke dalam program PTSL, dan dia terdaftar yang keluar sertifikat bukan atas nama dia dan ini menjadi fakta di lapangan. Banyak penyimpangan yang bisa kita buktikan, rakyat banyak mengeluh. Ternyata PTSL itu hanya euforia saja, walaupun memang sebagian ada yang mendapat  PTSL, tetapi kan program Pak Jokowi tanah untuk rakyat, maka berikan untuk rakyat," terangnya.

Saat rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN nanti, ia berjanji akan mengungkap semua keluhan masyarakat y ang berhasil dihimpunnya. "Kita akan kritisi dan pertanyakan mengenai apa yang menjadi keresahan masyarakat ini," pungkasnya. (Humas)