Artikel
-
Jan 28 2021Menteri PANRB: Pengalihan Jabatan Struktural ke Fungsional untuk Perbaiki Kualitas Pelayanan Publik
Ina Parliament Jakarta : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.Selain itu pengalihan jabatan juga sebagai upaya menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional, serta peningkatan efektivita[...]
Selengkapnya -
Jan 22 2021Bansos, Insentif, hingga Vaksinasi Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pandemi Sumber:
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa bantuan sosial dan sejumlah insentif lain bagi masyarakat terdampak pandemi serta para pelaku UMKM akan terus bergulir di tahun 2021 ini.Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam jangka pendek untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat menjad[...]
Selengkapnya -
Jan 22 2021Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Sampai 8 Februari 2021
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diperpanjang selama 2 minggu, dari 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden, di Jakarta, Kamis (21/01/2021).Perpanjangan[...]
Selengkapnya -
Jan 20 2021Menteri PANRB Terbitkan Edaran Mengenai Penegakan Disiplin ASN Di Lingkungan Instansi Pemerintah
Ina Parliament Jakarta : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah dilakukan secara terus-menerus, termasuk saat pandemi COVID-19 ini. Penegasan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN di Lingk[...]
Selengkapnya -
Jan 19 2021Hari Ini, Presiden Jokowi Tinjau Penanganan Gempa di Sulbar
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo, Selasa (19/01/2021), kembali menggelar kunjungan kerja. Kali ini, Kepala Negara bertolak menuju Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka meninjau penanganan bencana gempa yang terjadi di daerah tersebut.Bersama dengan rombongan terbatas dan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat, Presiden lepas landas menuju Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi B[...]
Selengkapnya -
Jan 07 2021Presiden Jokowi Serahkan 2.929 SK Perhutanan Sosial se-Indonesia
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Se-Indonesia, pada Kamis (07/01/2021), di Istana Negara, Jakarta. Acara ini juga dihadiri secara virtual oleh penerima SK di berbagai provinsi di Indonesia.“Pada hari ini diserahkan 2.929 SK Perhutanan Sosial di seluruh Tanah Air, di s[...]
Selengkapnya -
Jan 06 2021Pemerintah Terapkan Kebijakan Pembatasan Aktivitas Pada 11-25 Januari 2021
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas atau kegiatan masyarakat pada 11-25 Januari terutama di wilayah Jawa-Bali untuk menekan laju pertambahan kasus COVID-19.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto usai Rapat T[...]
Selengkapnya -
Jan 02 2021HARLING TAWAANG DAN KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT TAHUN BARU 2021
Ina Parliament Jakarta : HARLING TAWAANG DAN KELUARGA MENGUCAPKAN " SELAMAT TAHUN BARU 2021 SEMOGA TAHUN INI BANGSA INDONESIA SEMAKIN SEHAT MAJU DAN SEJAHTERA RAKYATNYA " [...]
Selengkapnya -
Des 30 2020Pemerintah Resmi Larang Kegiatan dan Penggunaan Simbol/Atribut FPI
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah melalui Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh enam pejabat Kementerian dan Lembaga secara resmi memutuskan melarang kegiatan dan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).“Hadir 10 pejabat yang terkait dengan ini semua. Pertama, saya sebagai Menko Polhukam, lalu ada Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri. Berikutnya [...]
Selengkapnya
