Artikel
-
Okt 02 2019Presiden Jokowi Akui Relawan Usulkan Pelantikan Dimajukan Tanggal 19 Oktober Sumber: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-akui-relawan-usulkan-pelantikan-dimajukan-tanggal-19-oktober/
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah mendapatkan usulan, terutama dari para relawan, agar jadwal pelantikan dirinya sebagai Presiden RI Periode 2019-2024 dimajukan dari tanggal 20 Oktober menjadi tanggal 19 Oktober. Namun Presiden mengaku tidak bisa mengambil keputusan mengenai hal ini. “Saya kan dapat usulan banyak dari relawan, pak dimajukan, pak tanggal 19, t[...]
Selengkapnya -
Sep 26 2019Pemerintah mempersilakan mahasiswa menyampaikan kritik. Namun demikian, pemerintah mengingatkan jangan sampai dalam penyampaian kritik tersebut ditumpangi oleh orang lain, kepentingan-kepentingan lain
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah mempersilakan mahasiswa menyampaikan kritik. Namun demikian, pemerintah mengingatkan jangan sampai dalam penyampaian kritik tersebut ditumpangi oleh orang lain, kepentingan-kepentingan lain. “Saya sudah memberitahukan kepada para rektor dan para pimpinan perguruan tinggi, tolong memberitahukan kepada mahasiswa, kepada anak didiknya. Jangan sampai mahasiswa de[...]
Selengkapnya -
Sep 24 2019Presiden Jokowi Berharap RUU KUHP dan Sejumlah RUU Lain Dibahas DPR Periode Mendatang Sumber: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-berharap-ruu-kuhp-dan-sejumlah-ruu-lain-dibahas-dpr-periode-mendatan
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunda menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). “RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP itu (saya minta) ditunda pengesahannya untuk bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik,” kata Presiden Jokowi usa[...]
Selengkapnya -
Sep 23 2019Diminta Presiden, DPR RI Pertimbangkan Tunda Pengesahan RUU KUHP Sumber: https://setkab.go.id/diminta-presiden-dpr-ri-pertimbangkan-tunda-pengesahan-ruu-kuhp/
Ina Parliament Jakarta : Pimpinan DPR RI Bambang Soesatyo mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Sidang Paripurna yang telah dijadwalkan pada Selasa (24/9) mendatang. “Penundaan dilakukan selain mendengarkan permintaan pemerintah juga sebagai bukti bahwa DPR mendengar dan memperhatikan kehendak masya[...]
Selengkapnya -
Sep 23 2019Gantikan Imam Nahrawi, Presiden Jokowi Tunjuk Hanif Dhakiri Jadi Plt. Menpora Sumber: https://setkab.go.id/gantikan-imam-nahrawi-presiden-jokowi-tunjuk-hanif-dhakiri-jadi-plt-menpora/
Ina Parliament Jakarta : Menyusul pengunduran diri Imam Nahrawi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) penunjukan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). “Jadi Pak Hanif merangkap dalam sebulan ini. Selain sebagai Menteri Ketenagakerjaan juga sebagai Menpora,” kata Menteri Se[...]
Selengkapnya -
Sep 23 2019Cermati Masukan Masyarakat, Presiden Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda Sumber: https://setkab.go.id/cermati-masukan-masyarakat-presiden-jokowi-minta-pengesahan-ruu-kuhp-ditunda/
Ina Parliament Jakarta : Setelah mengikuti perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan RUU itu ditunda. “Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar p[...]
Selengkapnya -
Sep 19 2019Berkunjung ke Korsel, Rombongan Komisi II DPR RI Bertemu Pejabat KBRI Seoul Sumber: https://setkab.go.id/berkunjung-ke-korsel-rombongan-komisi-ii-dpr-ri-bertemu-pejabat-kbri-seoul/
Ina Parliament Jakarta : Dalam rangkaian kegiatan diplomasi parlemen penyelenggaraan reformasi birokrasi ke Pemerintah Korea Selatan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja dari Kementerian/Lembaga berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul, Rabu (18/9) malam waktu setempat. Delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ma[...]
Selengkapnya -
Sep 13 2019Penuhi Target SPBE, BKN Sinkronkan Data ASN 85 Instansi Pusat dan 542 Instansi Daerah Sumber: https://setkab.go.id/penuhi-target-spbe-bkn-sinkronkan-data-asn-85-instansi-pusat-dan-542-instansi-daerah
Ina Parliament Jakarta : Guna memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan target satu data Aparatur Sipil Nasional (ASN) nasional sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menggarap Sistem Informasi ASN (SI-ASN) terintegrasi. Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suh[...]
Selengkapnya -
Sep 10 2019Inilah Penjelasan Kualifikasi 6 Jabatan CPNS pada Keppres Nomor 17 Tahun 2019
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 menetapkan enam jabatan tertentu, di antaranya Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa dengan batas usia pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling tinggi 40 tahun.Keputusan Presiden tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dala[...]
Selengkapnya
