Artikel
-
Wiranto: Pemerintah Tidak Telantarkan Daerah Pinggiran
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintah tidak pernah menelantarkan daerah pinggiran. Untuk itu, pemerintah bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan peninjauan pembangunan perbatasan di Merauke, Papua. “Rencana saya mau ke Papua untuk meninjau pembangunan perbatasan, di Merauke sana. Sekaligus u[...]
Selengkapnya -
1 Juta Lebih Data Pengguna di Indonesia Bocor
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Facebook pada Kamis (5/4) lalu karena telah membiarkan pihak ketiga menyalahgunakan data pribadi yang diambil melalui kuis atau profiling data pengguna media sosial itu. “Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun [...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi: “Jika Bisa Tetap Bersatu, Bangsa Kita Akan Tetap Berdiri Kokoh”
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keyakinannya bahwa bangsa kita akan tetap berdiri kokoh sampai berwindu-windu lamanya, kalau semua anak bangsa, kalau semua anak bangsa apakah dia muslim, apakah dia Kristen, apakah dia Hindu, apakah dia Budha, apakah dia Khonghucu, bisa tetap bersatu. “Bersatu menghadapi kebodohan, bersatu menghadapi kemiskinan, bersatu me[...]
Selengkapnya -
Utusan Khusus Presiden Siapkan Perundingan Kedelapan Batas Maritim RI-Malaysia
Ina Parliament. Jakarta, Kantor Utusan Khusus Presiden (UKP) bidang Penetapan Batas Maritim Republik Indonesia (RI)-Malaysia saat ini tengah mempersiapkan perundingan kedelapan batas maritim kedua negara, khususnya di Selat Sulawesi. “Kemungkinan pasca-pemilu Malaysia di bulan Mei perundingan dengan Utusan Khusus Malaysia akan dilakukan,” kata Eddy Pratomo, Utusan Khusus Presiden Bidang Pen[...]
Selengkapnya -
Menko Polhukam : Banyak Negara Tertarik Konsep Deradikalisasi Indonesia
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan bahwa banyak negara yang tertarik dengan konsep deradikalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dikatakan, banyak negara khususnya di Asean dan Australia mau mencontohnya. “Itu (deradikalisasi) merupakan model baru yang sangat diminati i[...]
Selengkapnya -
Menko Polhukam: Presiden Jokowi Blusukan Untuk Mendengarkan Suara Rakyat
Ina Parliament. Madura, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan, kesatuan antara ulama dan umara sangat penting. Menurutnya, jika ilmu para ulama diserap para umara dan diserap oleh rakyat maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang arif dan berpihak kepada rakyat. Demikian pernyataan Menko Polhukam saat menghadiri acara Musyawarah Besar I Alumni & Simp[...]
Selengkapnya -
Menko Polhukam: Laut Harus Dapat Prioritas Pembangunan
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan laut. Oleh karena itu, laut merupakan pemersatu dan harus mendapat prioritas pembangunan dalam meningkatkan keamanan laut. “Banyak kejadian illegal logging, illegal fishing, illegal minning, dan lain-lain dilakukan di laut, sehingga kegiat[...]
Selengkapnya -
LTSHE Dukung Operasional Marinir di Perbatasan Timur Indonesia
Ina Parliament. Pasuruan, Korps Marinir TNI AL kembali membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Prajurit Korps Marinir yang akan melaksanakan Satgas Pulau terluar di wilayah Indonesia bagian timur di Pulau Dana, Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pulau Batek dan Pulau Brass/Fanildo di Provinsi Papua. Satgas pulau terluar [...]
Selengkapnya -
BNPT Jadi Leading Sector Penanggulangan Terorisme
Ina Parliament. Jakarta, Ketua Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (TPT) Muhammad Syafi’i menegaskan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi leading sector dalam penanggulangan teroris di Indonesia. Secara umum yang mengkoordinasikan adalah BNPT, dimana ada pejabat eselon dari 36 Kementerian dan Lembaga, termasuk TNI dan Polri. Kepada awak media, [...]
Selengkapnya