Artikel
-
Des 24 2019Koperasi DPR Perlu Buat Terobosan Baru
Ina Parliament Jakarta : Sekretaris Jenderal Indra Iskandar mengatakan, Koperasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI perlu membuat terobosan baru di tahun 2020. Hal tersebut dimaksud agar Koperasi Setjen dan BK DPR RI dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan anggota koperasi dengan mengumpulkan keuntungan yang lebih baik ke depannya. “Jadi kinerjanya akan lebih men[...]
Selengkapnya -
Des 24 2019Sering Disalahgunakan, Ambang Batas Impor Barang Lewat E-Commerce Diturunkan Jadi 3 Dollar
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari e-commerce atau on line yang sebelumnya 75 dollar AS menjadi 3 dollar AS per kiriman (consignment note) untuk bea masuk. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan, salah satu alasan kenaikan barang impor melalui e-commerce itu adalah karena banyak or[...]
Selengkapnya -
Des 23 2019Presiden Jokowi Beri Waktu Menteri BUMN 3 Tahun Selesaikan Pembangunan Kilang PT TPPI Tuban
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar bisa menyelesaikan pembangunan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang terletak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dalam waktu tida[...]
Selengkapnya -
Des 19 2019Ingatkan Masyarakat, Presiden Jokowi: Kalau Pinjam di Bank Dihitung Betul Bisa Mengangsur Tidak
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan tindakan masyarakat yang “menyekolahkan” sertifikat hak atas tanah miliknya untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan. Namun Presiden mengingatkan agar masyarakat menghitung betul besar pinjaman dan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. “Kalau mau pinjem ke bank itu betul-betul direncanakan, dihitung, di[...]
Selengkapnya -
Des 18 2019Akan Direstrukturisasi, Presiden Jokowi: Soal Asuransi Jiwasraya Bukan Masalah Ringan
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa persoalan yang kini dihadapi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Asuransi Jiwasraya adalah persoalan yang sudah lama sekali. Mungkin 10 tahun yang lalu, yang dalam 3 tahun ini pemerintah sebetulnya sudah ingin menyelesaikannya. “Tapi ini bukan masalah yang ringan,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan war[...]
Selengkapnya -
Des 17 2019Topang Listrik Jawa-Bali, PLTU Pertama Berteknologi USC Terbesar di Indonesia Beroperasi
Ina Parliament Jakarta : Pasokan listrik di Indonesia bakal terjamin dengan beroperasinya secara komersial (Commercial On Date/COD) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 Unit 1, pekan lalu. PLTU berbasis batubara tersebut diklaim merupakan PLTU terbesar di Indonesia dengan total kapasitas sebesar 2 X 1.000 MW dari dua unit. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KL[...]
Selengkapnya -
Des 14 2019Pemerintah Segera Ajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Perpajakan
Ina Parliament Jakarta : Guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, Pemerintah dalam waktu dekat akan segera mengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpaja[...]
Selengkapnya -
Des 13 2019Dana Otsus Sudah Mencapai Rp 145,53 Triliun
Ina Parliament Jakarta : Sampai tahun anggaran 2018, pemerintah pusat telah mentransfer Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan sebesar Rp 145,53 triliun. Harapannya, penggelontoran dana itu mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, mewujudkan keadilan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tiga provinsi yang mendapat dana Otsus adalah Papua Barat, Papua, dan Aceh. Sedangkan dana keistime[...]
Selengkapnya -
Des 13 2019Perlindungan Produk Dalam Negeri Belum Tercantum di UU Nomor 20 Tahun 2014
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menilai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian sebenarnya telah menegaskan wewenang Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang begitu besar dan meliputi seluruh aspek. Namun menurutnya ada satu hal penting yang tidak tercantum dalam regulasi itu, yaitu kewenangan melindungi produk dalam negeri.[...]
Selengkapnya
