Artikel
- 
                                        Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel Hadapi Gejolak Perekonomian Global .Ina Parliament Jakarta Pemerintah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang mampu bertahan di tengah guncangan perekonomian global dan gejolak ketidakpastian yang sangat tinggi. “APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber,” ujar Menteri [...] Selengkapnya
- 
                                        KSSK Harus Perkuat Sinergi Untuk Antisipasi Dampak Buruk ResesiIna Parliament Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memiliki roadmap yang jelas. Serta tak lupa harus memperkuat sinergi guna mengantisipasi dampak terburuk dari potensi munculnya resesi global. "Menghadapi situasi yang semakin tidak pasti ini, KSSK harus perkuat sinergi dan ada roadmap yang jelas untuk antisipasi dampak-dampak[...] Selengkapnya
- 
                                        Menteri ATR/Kepala BPN Pastikan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan Berlangsung di Provinsi D.I. YogyakartaIna Parliament Jakarta Sejak diluncurkan pada momentum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung beberapa waktu silam, Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) langsung diterapkan di Kantor-kantor Pertanahan yang memiliki rata-rata jumlah layanandi atas 2.000 berkas per bulan. Seperti halnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.Untuk melihat jalannya program ter[...] Selengkapnya
- 
                                        Tangani Konflik Agraria, Kementerian ATR/BPN Pastikan Kegiatan Perekonomian Masyarakat Tetap BerjalanIna Parliament Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan percepatan penyelesaian berbagai konflik agraria. Salah satunya, konflik yang terjadi di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Kebun Pancursari di Desa Tegalrejo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, di mana masyarakat pekebun memiliki Sertipikat Hak Milik di atas[...] Selengkapnya
- 
                                        Pemerintah Harus Tingkatkan Koordinasi serta Sinergi Pembangunan Infrastruktur & TransportasiIna Parliament Jakarta Komisi V DPR RI meminta Pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang membidangi infrastruktur dan perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan transportasi sesuai saran Komisi V. Saat Rapat Kerja evalusi mudik lebaran 2022, Komisi V telah memberikan banyak saran untuk pembenahan di bidang infrastruktur dan transportas[...] Selengkapnya
- 
                                        Babak Baru Kerja Sama Kementerian ATR/BPN dengan The Netherland Cadastre, Tingkatkan Kualitas Pemetaan dan Manajerial Data PertanahanIna Parliament Jakarta Di tengah tantangan menuju transformasi digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan peningkatan pelayanan pertanahan yang maksimal bagi masyarakat. Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Kementerian ATR/BPN terus tingkatkan kualitas pemetaan tanah serta manajerial data pertanah[...] Selengkapnya
- 
                                        Legislator Minta Kejelasan BPKP Sebab Produk Dalam Negeri Sulit Diserap K-LIna Parliament Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta kejelasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebab produk dalam negeri sulit diserap oleh kementerian/lembaga (K/L). Padahal, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar mengalokasikan 40 persen dari belanja barang/jasa untuk menggunakan[...] Selengkapnya
- 
                                        Komisi XI Terima Penjelasan RKP Kemenkeu TA 2023Ina Parliament Jakarta Komisi XI DPR RI memperoleh penjelasan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (R[...] Selengkapnya
- 
                                        Rampung 2024, Bendungan Way Apu Bangkitkan Listrik 8.750 Rumah di Maluku .Ina Parliament Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Maluku. Bendungan yang memiliki kapasitas daya tampung sebesar 50,05 juta meter kubik ini ditargetkan selesai pada 2024 mendatang.“Pembangunan bendungan akan diikuti dengan ketersediaan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibang[...] Selengkapnya
 
																				 
										








 
										 
														
													 
														
													 
														
													 
														
													 
														
													 
												


