Artikel
-
Jun 14 2022IKAWATI Kementerian ATR/BPN Gagas Pembinaan PAUD dan Parenting Berbasis Pendidikan Karakter
Ina Parliament Jakarta Pendidikan karakter menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan anak khususnya dimulai sejak pendidikan usia dini. Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengadakan pertemuan lanjutan dalam rangka inisiasi Program Pembinaan dan Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Paren[...]
Selengkapnya -
Jun 14 2022Komisi XI Menyetujui Tambahan Anggaran Bappenas Sebanyak Rp400 Miliar Tahun 2023
Ina Parliament Jakarta Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp400 miliar dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang diarahkan untuk mempercepat capaian RPJMN. “Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 setelah penyesuaian sebesar [...]
Selengkapnya -
Jun 14 2022Komisi V Serap Masukan dari Pakar Transportasi Guna Pembenahan Sistem Transportasi Nasional
Ina Parliament Jakarta Komisi V DPR RI menyerap masukan dari pakar transportasi dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha memimpin RDPU kali ini dalam rangka menggali masukan tentang Sistem Transportasi Nasional guna Perubahan atas UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam RDPU ini Komisi V telah menerima masuka[...]
Selengkapnya -
Jun 14 2022Presiden Jokowi Keluarkan Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menertibkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 8 Juni ini diterbitkan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah RI pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerj[...]
Selengkapnya -
Jun 14 2022Realisasi Program PEN Capai 95,13 Triliun Hingga 3 Juni 2022.
Ina Parliament Jakarta Realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui program PEN hingga 3 Juni 2022 mencapai Rp95,13 triliun.Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/06/2022), usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembat[...]
Selengkapnya -
Jun 07 2022Hasil Kinerja sebagai Faktor Utama dalam Mengemban Tanggung Jawab Menjadi Pemimpin
Ina Parliament Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil melantik satu orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 14 orang Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung di Aula Prona Lantai 7, Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (06/06/2022)[...]
Selengkapnya -
Jun 07 2022Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Penyelesaian Kasus Pertanahan Mengutamakan Metode Mediasi
Ina Parliament Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berwenang untuk menyelesaikan kasus pertanahan, yang meliputi sengketa, konflik, atau perkara tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa dan konflik sejatinya harus diuraikan, bukan hanya di hilir, namun juga hulunya yang dalam hal ini adalah kualitas produk. Hal tersebut dis[...]
Selengkapnya -
Jun 07 2022Komisi VIII Minta Kemensos Perbaiki DTKS.
Ina Parliament Jakarta Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI Tri Rismaharini beserta jajarannya untuk secara terus-menerus memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi rujukan bagi semua program bantuan sosial (bansos). Sebelumnya sejumlah Anggota Komisi VIII mempertanyakan DTKS, pasalnya banyak permasalahan yang dinilai perlu diperbaiki dari DTKS agar penyaluran [...]
Selengkapnya -
Jun 07 2022Komisi II Minta Menteri PAN-RB Jelaskan Secara Transparan Rencana Penghapusan Honorer
Ina Parliament Jakarta Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan secara transparan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Sebab pemerintah perlu berhati-hati mengeluarkan kebijakan. "Karena pada umumnya kantor kabupaten, kota, provinsi bahkan di pusat, Ombudsman pegawainya itu honorer. Kalau ti[...]
Selengkapnya
